Dalam ekosistem ekonomi modern, bank bukan sekadar tempat menyimpan uang, melainkan institusi yang berdiri di atas fondasi kepercayaan (trust). Tanpa kepercayaan masyarakat, sistem perbankan akan runtuh seketika. Namun, kepercayaan saja tidak cukup; diperlukan aspek hukum yang kuat dan mengikat untuk menjamin keamanan dana nasabah serta stabilitas sistem keuangan negara.

Hukum perbankan di Indonesia hadir sebagai payung yang melindungi interaksi kompleks antara nasabah, bank, dan regulator. Mulai dari tata cara pendirian, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, hingga aturan ketat mengenai kerahasiaan bank, semuanya diatur secara rinci untuk meminimalisir risiko sistemik.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai hukum perbankan, evolusi undang-undang perbankan dari masa ke masa, serta prinsip perbankan yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku industri keuangan. Panduan ini tidak hanya relevan bagi praktisi hukum atau bankir, tetapi juga bagi nasabah yang ingin memahami hak dan kewajibannya di mata hukum.

---

HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Memahami industri keuangan harus dimulai dari pemahaman mendasar mengenai kerangka hukum yang menaunginya. Hukum perbankan adalah tulang punggung yang memastikan roda ekonomi berputar tanpa hambatan fatal.

A. Pengertian Hukum Perbankan

Secara definisi, hukum perbankan adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bank. Ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ruang lingkup hukum perbankan sangat luas, tidak hanya terbatas pada hubungan perdata antara bank dan nasabah, tetapi juga mencakup aspek hukum publik (administratif) yang melibatkan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Sumber hukum perbankan di Indonesia bersifat tertulis dan terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menjadikannya landasan yang pasti dalam penyelesaian sengketa keuangan.

B. Dasar Hukum Positif Perbankan Indonesia

Sistem hukum perbankan di Indonesia tidak berdiri tunggal, melainkan ditopang oleh berbagai pilar regulasi, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis.

1. UUD 1945 (Pasal 33): Sebagai landasan konstitusional, pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana sektor keuangan memegang peranan vital dalam kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang (UU):
   • UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: UU induk pertama di era modern.
   • UU No. 10 Tahun 1998: Perubahan atas UU No. 7/1992 yang menjadi respons terhadap krisis moneter dan membuka era baru perbankan syariah (dual banking system).
   • UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia: Mengatur independensi bank sentral.
   • UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengalihkan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK.
   • UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Memberikan jaminan keamanan simpanan nasabah.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI): Mengatur aspek makroprudensial dan sistem pembayaran.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Mengatur aspek mikroprudensial, kesehatan bank, dan perlindungan konsumen.
5. Hukum Islam: Khusus bagi bank syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menjadi rujukan yang kemudian diserap ke dalam regulasi OJK/BI.

C. Hierarki Peraturan Perbankan

Dalam praktiknya, industri perbankan tunduk pada hierarki peraturan yang ketat. Di puncak terdapat Undang-Undang yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah. Di bawahnya terdapat Peraturan Pemerintah (PP), kemudian POJK dan PBI sebagai aturan pelaksana teknis.

Tingkatan paling teknis seringkali dituangkan dalam Surat Edaran (SE) OJK atau SE BI. Surat edaran ini berisi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang sangat rinci, misalnya tentang tata cara perhitungan rasio modal atau standar pelaporan keuangan.

D. Peran Lembaga Hukum Perbankan

Penegakan hukum perbankan melibatkan berbagai institusi peradilan dan arbitrase:

• Mahkamah Agung & Peradilan Umum: Menangani sengketa perdata dan kasus pidana perbankan.
• Pengadilan Niaga: Khusus menangani kasus kepailitan bank atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
• LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan): Wadah mediasi dan arbitrase di luar pengadilan yang lebih efisien dan bersifat rahasia.

---

UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Sejarah regulasi perbankan Indonesia adalah sejarah reformasi dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi global. Dua undang-undang utama yang menjadi poros adalah UU No. 7 Tahun 1992 dan revisinya, UU No. 10 Tahun 1998.

A. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang ini lahir di masa deregulasi ekonomi (Pakto 88) yang memicu pertumbuhan jumlah bank secara masif.

• Latar Belakang: Menggantikan UU No. 14 Tahun 1967 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi modern.
• Materi Pokok:
  • Menetapkan asas perbankan Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi.
  • Membagi jenis bank menjadi dua: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
  • Mengatur persyaratan pendirian dan perizinan yang pada saat itu dibuat lebih mudah untuk mendorong kompetisi.
• Keterbatasan: UU ini belum secara tegas mengatur prinsip syariah (hanya menyebut “bank berdasarkan bagi hasil”) dan memiliki celah dalam pengawasan yang kemudian terekspos saat krisis 1997.

B. UU No. 10 Tahun 1998 (Perubahan UU Perbankan)

Krisis moneter 1997-1998 menghancurkan fondasi perbankan nasional, memaksa pemerintah melakukan reformasi total melalui UU No. 10 Tahun 1998.

• Latar Belakang: Runtuhnya kepercayaan publik dan banyaknya bank yang kolaps akibat pengelolaan yang buruk (mismanagement) dan pelanggaran batas kredit.
• Hal Baru yang Diatur:
  • Dual Banking System: Pengakuan legalitas penuh terhadap Bank Syariah berdampingan dengan Bank Konvensional.
  • Pengetatan Rahasia Bank: Prosedur pembukaan rahasia bank diperketat untuk menyeimbangkan privasi dan penegakan hukum.
  • Sanksi Berat: Pengaturan sanksi pidana dan administratif yang jauh lebih berat bagi bankir nakal.
  • Dominasi Asing: Mengizinkan kepemilikan asing hingga 99% untuk menyelamatkan bank-bank yang butuh rekapitalisasi.
• Pasal-Pasal Penting:
  • Pasal 1: Definisi Bank Umum dan BPR serta prinsip Syariah.
  • Pasal 37: Penegasan wajibnya penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
  • Pasal 40-47: Mengatur secara spesifik tentang Rahasia Bank dan pengecualiannya.
  • Pasal 49-52: Ketentuan pidana bagi komisaris, direksi, atau pegawai bank yang membuat pencatatan palsu atau menerima suap.

C. Undang-Undang Terkait Lainnya

Selain UU Perbankan itu sendiri, ekosistem hukum diperkuat oleh UU pendukung:

• UU OJK: Memisahkan fungsi pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia agar lebih fokus dan terintegrasi.
• UU LPS: Menjamin simpanan nasabah (saat ini hingga Rp2 miliar per nasabah per bank) untuk mencegah rush money.
• UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang): Mewajibkan bank melaporkan transaksi mencurigakan, mengubah paradigma kerahasiaan bank menjadi lebih transparan untuk penegakan hukum.

---

PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN

Dalam menjalankan operasionalnya, bank tidak boleh bertindak sembarangan. Ada etika dan aturan main baku yang disebut sebagai prinsip perbankan.

A. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Ini adalah prinsip paling fundamental. Prinsip kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu bersikap waspada dan teliti dalam mengelola dana masyarakat.

• Dasar Hukum: Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan mewajibkan bank melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
• Tujuan:
  1. Melindungi dana nasabah agar tidak hilang akibat investasi/kredit macet.
  2. Menjaga solvabilitas dan likuiditas bank.
  3. Mencegah risiko sistemik yang bisa meruntuhkan ekonomi negara.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian:

1. Know Your Customer (KYC): Bank wajib mengenal siapa nasabahnya. Ini mencakup Customer Due Diligence (CDD) untuk nasabah umum dan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi (seperti pejabat negara/PEP). Tujuannya mencegah bank dijadikan sarana pencucian uang.
2. Manajemen Risiko: Bank harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Risiko utama meliputi:
   • Risiko Kredit: Peminjam gagal bayar.
   • Risiko Likuiditas: Bank tidak punya uang tunai saat nasabah menarik dana.
   • Risiko Operasional: Kegagalan sistem IT atau human error.
3. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio – CAR): Bank harus memiliki modal sendiri yang cukup untuk menanggung risiko kerugian. Standar internasional (Basel) mensyaratkan minimal 8%, namun OJK di Indonesia seringkali mensyaratkan profil risiko di kisaran 8-14%.
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK): Untuk menghindari risiko konsentrasi, bank dilarang memberikan kredit terlalu besar kepada satu pihak.
   • Maksimal 10% dari modal untuk pihak terkait (pemilik/pengurus bank).
   • Maksimal 20% dari modal untuk satu peminjam tidak terkait.
   • Maksimal 25% dari modal untuk satu grup peminjam.
5. Loan to Deposit Ratio (LDR): Rasio antara jumlah kredit yang disalurkan dibanding dana yang dihimpun. Kisaran sehat biasanya 78-92%. Jika terlalu tinggi, bank berisiko tidak likuid; jika terlalu rendah, bank tidak menjalankan fungsi intermediasi.

B. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan fidusia. Nasabah mau menyimpan uangnya karena percaya bank akan mengelolanya dengan jujur.

• Implementasi: Bank harus transparan mengenai produk, bunga, dan risiko. Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa memicu bank run (penarikan dana massal) yang mematikan.

C. Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy)

Prinsip ini menjamin bahwa data keuangan nasabah tidak akan disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Ini akan dibahas secara mendalam di bagian selanjutnya.

---

KERAHASIAAN BANK (RAHASIA BANK)

Isu kerahasiaan bank atau bank secrecy sering menjadi perdebatan antara kebutuhan privasi individu dan kepentingan negara (pajak/hukum).

A. Pengertian Rahasia Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 28, Rahasia Bank adalah:

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Penting dicatat: UU terbaru membatasi definisi ini hanya pada nasabah penyimpan (deposan). Data mengenai nasabah peminjam (debitur) secara teknis memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih longgar dibandingkan deposan, terutama untuk keperluan pertukaran informasi kredit.

B. Tujuan Kerahasiaan Bank

Mengapa rahasia bank harus dilindungi?

1. Hak Privasi: Seseorang berhak merahasiakan kekayaannya dari publik.
2. Keamanan: Mencegah nasabah menjadi target kejahatan karena data keuangannya terekspos.
3. Stabilitas Pasar: Jika kerahasiaan tidak dijamin, orang akan memilih menyimpan uang di bawah bantal atau di luar negeri (capital flight).

C. Pengecualian Rahasia Bank

Hukum Indonesia menganut prinsip kerahasiaan bank yang relative (terbatas), bukan mutlak. Artinya, rahasia bank dapat diterobos untuk alasan-alasan yang sah menurut undang-undang. Berikut adalah pengecualian utamanya:

1. Kepentingan Perpajakan (Pasal 41): Atas permintaan Menteri Keuangan, OJK dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk membuka data nasabah penyimpan demi kepentingan pajak.
2. Penyelesaian Piutang Bank (Pasal 41A): Untuk piutang bank yang sudah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), pimpinan BI/OJK dapat memberikan izin pembukaan data.
3. Kepentingan Peradilan Pidana (Pasal 42): Dalam perkara pidana (korupsi, pencucian uang, dll), polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta izin kepada OJK untuk membuka rekening tersangka/terdakwa.
4. Perkara Perdata Antar Bank & Nasabah (Pasal 43): Jika bank digugat oleh nasabahnya (atau sebaliknya) di pengadilan, bank berhak membuka data simpanan nasabah tersebut untuk membuktikan kebenaran di muka hakim tanpa perlu izin OJK.
5. Tukar Menukar Informasi Antar Bank (Pasal 44): Bank diperbolehkan saling bertukar data (misalnya data kredit macet) untuk kepentingan kelancaran usaha dan manajemen risiko.
6. Atas Permintaan Nasabah/Ahli Waris (Pasal 44A): Atas persetujuan nasabah sendiri, atau jika nasabah meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak mengetahui data simpanan tersebut.

D. Sanksi Pelanggaran Kerahasiaan Bank

Pelanggaran terhadap rahasia bank adalah tindak pidana serius.

• Pidana: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuka rahasia bank tanpa alasan yang sah diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda hingga Rp8 miliar.
• Administratif: OJK dapat mencabut izin kerja bankir tersebut hingga membekukan kegiatan usaha bank.

---

BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP KEPERCAYAAN DAN KERAHASIAAN PERBANKAN?

Teori hukum seringkali berbeda dengan praktik di lapangan. Berikut adalah ilustrasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam skenario nyata.

A. Studi Kasus 1: Penerapan KYC & Anti-Pencucian Uang

Seorang calon nasabah ingin membuka rekening dengan setoran awal Rp5 miliar tunai. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, Customer Service bank tidak boleh langsung menerima.

• Tindakan Bank: Melakukan EDD (Enhanced Due Diligence). Meminta bukti sumber dana.
• Laporan: Jika nasabah menolak memberikan info atau profilnya tidak sesuai (misal: pengangguran tapi setor miliaran), bank wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ke PPATK.
• Analisis: Di sini, prinsip kerahasiaan bank dikesampingkan demi UU Pencegahan Pencucian Uang. Bank dilindungi undang-undang untuk “melanggar” privasi nasabah demi pelaporan ini.

B. Studi Kasus 2: Permintaan Data Nasabah oleh Pihak Ketiga

Seorang istri mendatangi bank meminta data rekening suaminya untuk bukti perselingkuhan atau pembagian gono-gini, tanpa surat kuasa dari suami.

• Tindakan Bank: Wajib menolak.
• Prosedur Hukum: Sang istri harus menggugat cerai/gono-gini ke Pengadilan terlebih dahulu. Kemudian, Hakim di pengadilanlah yang berwenang memerintahkan bank (melalui penetapan pengadilan) untuk membuka data tersebut sebagai alat bukti. Tanpa perintah pengadilan atau kuasa suami, bank akan dipidana jika memberikan data.

C. Studi Kasus 3: Tukar Menukar Informasi Kredit (SLIK OJK)

Saat Anda mengajukan KPR, bank akan mengecek riwayat kredit Anda di SLIK OJK (dahulu BI Checking).

• Konteks: Apakah ini pelanggaran rahasia? Tidak.
• Dasar: Ini masuk dalam pengecualian Pasal 44 (Tukar menukar informasi antar bank). Tujuannya murni untuk manajemen risiko agar bank tidak memberikan kredit pada debitur macet.

D. Tantangan Penerapan di Era Digital

Era fintech dan digital banking membawa tantangan baru:

• Data Breach: Serangan siber yang membocorkan data nasabah. Bank bertanggung jawab secara perdata atas kelalaian menjaga sistem keamanan IT mereka.
• Open Banking: Tren di mana bank membagi data nasabah ke pihak ketiga (misal aplikasi pengelola keuangan) melalui API. Ini harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit (explicit consent) dari nasabah. Jika nasabah tidak klik “Setuju”, bank tidak boleh membagi data tersebut.
• UU PDP: Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi memperkuat posisi nasabah, menuntut bank untuk lebih ketat dalam mengelola data non-keuangan (seperti data biometrik, alamat rumah, dll).

---

ASPEK HUKUM LAINNYA

Selain kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian, terdapat aspek legalitas korporasi yang krusial.

A. Perizinan & Kepemilikan Bank

Mendirikan bank adalah salah satu proses hukum terberat di Indonesia. Investor harus melewati Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) dari OJK. Tidak sembarang orang boleh memiliki bank, terutama mereka yang pernah terlibat kasus perbankan atau memiliki kredit macet (“Daftar Orang Tercela”).

B. Merger, Konsolidasi & Akuisisi

Dalam rangka penguatan modal, bank sering melakukan merger (penggabungan). Proses ini diatur ketat dalam PP No. 28 Tahun 1999 dan regulasi OJK. Aspek hukum utamanya adalah perlindungan terhadap kepentingan nasabah dan pemegang saham minoritas. Merger bank juga wajib mendapat persetujuan OJK dan, jika skala usahanya besar, notifikasi ke KPPU untuk mencegah monopoli.

C. Likuidasi & Pencabutan Izin Bank

Jika bank gagal diselamatkan, OJK berwenang mencabut izin usahanya.

• Peran LPS: Setelah izin dicabut, LPS mengambil alih untuk melakukan likuidasi (pemberesan aset) dan membayar klaim simpanan nasabah.
• Posisi Nasabah: Nasabah penyimpan memiliki prioritas pembayaran klaim dari LPS (sesuai batas penjaminan). Aset sisa likuidasi baru digunakan untuk membayar kreditur lain dan terakhir pemegang saham.

D. Penyelesaian Sengketa

Sengketa antara nasabah dan bank kini diutamakan melalui jalur mediasi. OJK mewajibkan setiap bank memiliki unit pengaduan nasabah. Jika tidak selesai, nasabah bisa membawanya ke LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) sebelum menempuh jalur pengadilan yang mahal dan lama.

---

---

KESIMPULAN

Hukum perbankan di Indonesia adalah instrumen kompleks yang dirancang untuk satu tujuan utama: keseimbangan. Keseimbangan antara memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit, dan menjaga keamanan dana masyarakat melalui prinsip kehati-hatian.

Sebagai nasabah, memahami kerahasiaan bank dan regulasi yang berlaku memberikan Anda kekuatan untuk melindungi aset Anda. Bagi pelaku industri, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik.

Pahami hak Anda, pilih bank yang kredibel, dan jadilah nasabah yang bijak hukum.