BLT dan BLT Kesra: Perbedaan, Syarat, dan Cara Mendapatkannya 2025

Daftar Isi

PEMBUKAAN

Tahun 2025 menjadi tahun yang krusial bagi keberlanjutan jaring pengaman sosial di Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global dan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, istilah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali menjadi topik hangat di berbagai lapisan masyarakat. Bantuan ini dianggap sebagai “nafas segar” bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Namun, di lapangan sering terjadi kebingungan. Banyak masyarakat yang menyamaratakan semua jenis bantuan tunai. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara BLT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat dengan bantuan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang sering disebut sebagai BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat). Ketidaktahuan akan perbedaan ini sering memicu kesalahpahaman, di mana warga merasa “dilewati” atau tidak adil karena tetangganya mendapatkan bantuan jenis lain.

Artikel ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk membedah secara tuntas apa itu BLT reguler dan apa itu BLT Kesra. Kami akan mengupas perbedaan mendasar, mekanisme penyaluran, besaran dana yang diterima, hingga syarat mutlak yang harus dipenuhi di tahun 2025. Dengan memahami peta bantuan ini, Anda dapat mengetahui hak Anda serta prosedur yang benar untuk mengaksesnya.

APA ITU BLT?

A. Pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Secara definisi umum, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin atau rentan miskin yang terdampak oleh guncangan ekonomi. Kata kunci dari program ini adalah “Langsung” dan “Tunai”. Artinya, bantuan diberikan langsung kepada penerima manfaat tanpa perantara yang berpotensi memotong hak penerima, dan diberikan dalam bentuk uang fresh money, bukan barang atau sembako.

Tujuan utama BLT adalah menjaga daya beli masyarakat (purchasing power) di saat harga-harga kebutuhan pokok melambung atau ketika terjadi krisis. Dalam konteks ekonomi makro, BLT berfungsi sebagai bantalan sosial (social buffer) untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan ekstrem secara mendadak.

B. Sejarah BLT di Indonesia

BLT bukanlah barang baru di Indonesia. Program ini pertama kali diperkenalkan secara masif pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekitar tahun 2005 dan 2008 sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Transformasi BLT terus berlanjut hingga era Presiden Joko Widodo, terutama saat pandemi COVID-19 melanda (2020-2022) dan saat terjadi penyesuaian harga BBM pada tahun 2022. Pada tahun 2025, di bawah pemerintahan baru, nomenklatur BLT mungkin mengalami penyesuaian, namun esensinya tetap sama: melindungi kelompok terbawah dari tekanan inflasi.

C. Jenis-jenis BLT Secara Umum

Untuk tahun 2025, BLT dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama berdasarkan sumber dana dan peruntukannya:

BLT BBM (Bantuan Subsidi Upah/Energi):Biasanya bersifat insidentil atau sementara. Bantuan ini digelontorkan hanya ketika pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi. Tujuannya adalah menahan laju inflasi jangka pendek bagi masyarakat rentan.
BLT Desa (BLT Kemiskinan Ekstrem):Ini adalah primadona bantuan di tingkat desa. Bersumber dari Dana Desa, BLT ini diwajibkan oleh peraturan pusat untuk dialokasikan minimal sekian persen dari total APBDes guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa. Penerimanya ditentukan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
BLT El Nino / Mitigasi Risiko Pangan:Merupakan respons terhadap kondisi alam yang mempengaruhi panen dan harga beras. Bantuan ini diberikan untuk menjaga agar masyarakat tetap bisa membeli bahan pangan pokok.
BLT Yatim Piatu (YAPI):Bantuan tunai spesifik yang menargetkan anak-anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada dalam kondisi rentan.

D. Kapan BLT Diberikan?

Jadwal penyaluran BLT sangat bergantung pada jenisnya. BLT Desa biasanya dicairkan setiap bulan atau dirapel per tiga bulan (triwulan). Sementara BLT yang bersifat shock absorber seperti BLT BBM atau BLT Mitigasi Risiko Pangan, jadwalnya tidak menentu dan bergantung pada keputusan Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial berdasarkan kondisi ekonomi terkini.

APA ITU BLT KESRA?

A. Pengertian BLT Kesejahteraan Rakyat

Berbeda dengan BLT pusat yang sering kita dengar di berita nasional, BLT Kesra adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada bantuan sosial yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Sumber dana BLT Kesra murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini dirancang untuk mengisi celah (gap) yang tidak tercover oleh bantuan pusat (APBN). Seringkali, ada warga yang sangat miskin namun karena masalah administrasi atau kuota, mereka tidak masuk dalam DTKS pusat (PKH atau BPNT). Di sinilah BLT Kesra berperan.

B. Perbedaan Konsep dengan BLT Biasa

Konsep BLT Kesra lebih bersifat “lokalitas” dan “fleksibilitas”. Jika BLT Pusat (seperti BLT BBM) memiliki aturan baku yang kaku dari Kementerian Sosial, BLT Kesra aturannya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwal).

Sifat bantuannya pun beragam:

Bantuan Tunai Insidentil: Diberikan kepada warga yang terkena musibah (kebakaran, bencana alam lokal).
Bantuan Guru Ngaji/Marbot: Sering masuk dalam pos anggaran Kesra.
Bantuan Lansia/Disabilitas Lokal: Bantuan tunai khusus warga daerah tersebut yang tidak mendapat atensi pusat.

C. Tujuan BLT Kesra

Pemerataan Kesejahteraan: Menjangkau warga miskin yang luput dari pendataan nasional (exclusion error).
Penanganan Masalah Spesifik Daerah: Misalnya, daerah pesisir mungkin memiliki BLT Kesra khusus nelayan saat musim paceklik, yang tidak ada di daerah pegunungan.
Stimulus Ekonomi Lokal: Uang yang beredar dari APBD diharapkan memutar roda ekonomi di pasar-pasar daerah tersebut.

D. Sejarah Program

BLT Kesra sebenarnya merupakan evolusi dari dana hibah atau bansos daerah. Dulu, penyalurannya sering kali tidak terstruktur. Namun, seiring dengan ketatnya pengawasan KPK dan BPK, penyaluran dana Kesra kini wajib by name by address (BNBA) dan harus masuk dalam perencanaan anggaran daerah setahun sebelumnya, kecuali untuk dana tak terduga (belanja tidak terduga).

PERBEDAAN BLT DAN BLT KESRA

Agar tidak bingung, berikut adalah perbandingan mendalam antara BLT Reguler (Pusat) dan BLT Kesra (Daerah) yang diproyeksikan untuk tahun 2025.

A. Tabel Perbandingan Detail

Aspek Pembeda	BLT Reguler (Pusat)	BLT Kesra (Daerah)
Sumber Dana	APBN (Kementerian Sosial / Kemenkeu) & Dana Desa	APBD (Provinsi / Kabupaten / Kota)
Pengelola Utama	Kemensos, Kemendes PDTT	Bagian Kesra Setda / Dinas Sosial Daerah
Cakupan Wilayah	Nasional (Seluruh Indonesia)	Lokal (Hanya di wilayah Pemda terkait)
Basis Data	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) & P3KE	DTKS Daerah & Data Non-DTKS (Usulan RT/RW)
Sifat Bantuan	Cenderung Rutin / Terjadwal	Cenderung Insidentil / Sesuai Kebijakan Kepala Daerah

B. Target Penerima

BLT Pusat: Menargetkan desil 1 hingga desil 3 kemiskinan nasional. Syaratnya sangat ketat dan sistemnya terpusat. Jika NIK Anda bermasalah di Dukcapil pusat, bantuan otomatis terhenti.
BLT Kesra: Targetnya lebih fleksibel. Pemda bisa menyasar kelompok khusus seperti veteran lokal, seniman daerah yang sakit, penjaga rumah ibadah, atau mahasiswa kurang mampu (beasiswa Kesra).

C. Besaran Bantuan

BLT Pusat: Nominalnya seragam se-Indonesia. Contoh: BLT Desa Rp300.000/bulan.
BLT Kesra: Nominalnya bervariasi tergantung kemampuan keuangan daerah (PAD). Daerah kaya seperti DKI Jakarta atau Kutai Kartanegara mungkin memberikan nominal besar, sementara daerah dengan PAD rendah memberikan nominal lebih kecil.

D. Frekuensi Penyaluran

BLT Pusat memiliki jadwal yang lebih pasti (bulanan atau triwulan). Sebaliknya, BLT Kesra seringkali bersifat tahunan (sekali setahun) atau semesteran, dan sangat bergantung pada kapan APBD daerah tersebut cair atau disahkan.

E. Sumber Anggaran

Ini adalah perbedaan paling krusial. Jika negara sedang defisit, BLT Pusat mungkin dikurangi. Namun, jika daerah Anda memiliki surplus anggaran (misalnya daerah penghasil tambang), Pemda bisa memperbesar alokasi BLT Kesra meskipun pusat sedang berhemat.

BESARAN BLT 2025

Berapa uang yang bisa diterima masyarakat pada tahun 2025? Berikut adalah estimasi berdasarkan tren regulasi dan RAPBN/RAPBD 2025.

A. BLT BBM / Mitigasi (Jika Ada)

Jika pemerintah melanjutkan program mitigasi risiko pangan atau kompensasi energi, besarannya diprediksi tetap di angka Rp200.000 per bulan. Biasanya, bantuan ini disalurkan sekaligus untuk dua atau tiga bulan, sehingga KPM menerima Rp400.000 atau Rp600.000 dalam sekali pencairan via Kantor Pos atau Himbara.

B. BLT Desa (BLT Kemiskinan Ekstrem)

Sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa, BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Total per tahun: Rp3.600.000.
Penyaluran: Umumnya dirapel per 3 bulan (Triwulan), sehingga warga menerima Rp900.000 sekali ambil di Balai Desa.

C. BLT Kesra

Besaran BLT Kesra sangat fluktuatif. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya:

Bantuan Insidentil: Berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 (sekali cair).
Bantuan Guru Ngaji/Marbot: Rp100.000 – Rp500.000 per bulan (dicairkan per 3-6 bulan).
Bansos Lansia Daerah: Rp200.000 – Rp300.000 per bulan.

D. Variasi per Daerah

Penting dicatat bahwa besaran BLT Kesra di Jakarta tidak bisa disamakan dengan di Lampung atau Jawa Tengah.

Contoh: Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang bersumber dari APBD DKI bisa mencapai Rp600.000/bulan.
Contoh: BLT Kesra di Kabupaten kecil mungkin hanya berupa santunan sembako atau uang tunai Rp200.000 menjelang hari raya.

SYARAT PENERIMA

Untuk mendapatkan bantuan di tahun 2025, baik itu BLT Pusat maupun Kesra, terdapat syarat administratif dan kriteria kondisi sosial yang harus dipenuhi.

A. Syarat Umum BLT (Pusat/Dana Desa)

Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang aktif dan padan di Dukcapil.
Terdaftar di DTKS: Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial.
Bukan ASN/TNI/Polri: Anggota keluarga dalam satu KK tidak boleh ada yang berstatus pegawai negeri, TNI, Polri, atau pensiunan yang menerima gaji rutin dari negara.
Terdampak Ekonomi: Kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang sakit menahun (kronis), atau lansia tunggal.

B. Syarat Umum BLT Kesra (Daerah)

Domisili Setempat: Wajib ber-KTP daerah tersebut. Jika Anda tinggal di Surabaya tapi KTP Semarang, Anda sulit mengakses BLT Kesra Surabaya.
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM): Biasanya diperlukan SKTM dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan.
Belum Menerima Bansos Pusat: Ini syarat kunci. Biasanya Pemda memprioritaskan warga yang belum dapat PKH, BPNT, atau BLT Desa agar tidak terjadi tumpang tindih (double funding).

C. Kriteria Khusus

P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem): Untuk BLT Desa 2025, prioritas utama adalah mereka yang masuk dalam data P3KE desil 1.
Disabilitas & Lansia: Menjadi prioritas utama baik di BLT Pusat maupun Kesra.
Perempuan Kepala Keluarga: Janda yang menjadi tulang punggung keluarga sering mendapatkan poin prioritas lebih tinggi.

D. Dokumen Dibutuhkan

Siapkan dokumen berikut dalam format asli dan fotokopi:

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Kartu Keluarga (KK) terbaru.
Surat Keterangan Domisili (jika alamat berbeda dengan KTP, khusus kasus tertentu).
Foto kondisi rumah (tampak depan, ruang tamu, dapur, kamar mandi) – sering diminta untuk verifikasi faktual.

CARA MENDAPATKAN BLT/BLT KESRA

Banyak orang bertanya, “Bagaimana cara mendaftar BLT?” Jawaban jujurnya adalah: Anda tidak bisa mendaftar seperti mendaftar akun media sosial. Bansos berbasis pada usulan dan penetapan data.

A. Apakah Harus Daftar?

Secara teknis, Anda mengajukan diri untuk didata (masuk DTKS). Anda tidak bisa langsung mendaftar untuk spesifik mendapatkan “BLT”. Jika data Anda sudah masuk DTKS dan dinilai layak oleh sistem, barulah Anda akan ditetapkan sebagai penerima jenis bantuan tertentu.

B. Proses Penetapan Penerima

Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel):Ini adalah pintu gerbang utama, terutama untuk BLT Desa. RT/RW mendata warga miskin, lalu dibawa ke forum musyawarah desa. Di sini diputuskan siapa yang layak masuk kuota penerima.
Verifikasi & Validasi:Data dari desa dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk diverifikasi (apakah NIK ganda? apakah orang kaya?).
Penetapan SK:Bupati/Walikota atau Kepala Desa (untuk BLT Desa) menandatangani SK penetapan penerima.

C. Cara Cek Nama Penerima

Untuk tahun 2025, pengecekan masih mengandalkan portal utama:

Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
Masukkan Wilayah (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa).
Masukkan Nama sesuai KTP.
Ketik kode Captcha.
Klik “Cari Data”.

Catatan: Untuk BLT Kesra, biasanya tidak muncul di web Kemensos. Anda harus mengecek langsung ke Kantor Desa/Kelurahan atau web Dinsos provinsi/kabupaten masing-masing.

D. Cara Pencairan

Via Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI): Menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merah putih. Uang ditransfer, tarik lewat ATM.
Via PT Pos Indonesia: Untuk daerah 3T atau penerima yang tidak punya rekening. Membawa surat undangan barcode dan KTP asli.
Tunai Langsung di Desa: Khusus BLT Desa, seringkali dibagikan tunai di balai desa oleh perangkat desa disaksikan Babinsa/Bhabinkamtibmas.

-> [Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Cek Bansos Lewat HP 2025]

JADWAL PENYALURAN

A. Kapan Biasanya Disalurkan?

BLT Desa: Biasanya cair awal bulan pada setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember). Namun, ada juga desa yang mencairkan setiap bulan.
BLT Kesra: Seringkali cair menjelang hari besar keagamaan (Idul Fitri/Natal) atau di akhir tahun anggaran (November-Desember).

B. Berapa Kali Setahun?

BLT Desa: 12 kali (jika per bulan) atau 4 kali (jika per triwulan). Total tetap 12 bulan.
BLT BBM: Insidentil (bisa 2-4 kali setahun).
BLT Kesra: Biasanya 1 kali setahun (lumpsum) atau per semester.

C. Cara Cek Jadwal Terbaru

Pantau terus informasi dari:

Grup WhatsApp RT/RW atau Desa setempat.
Media sosial resmi Dinas Sosial Kabupaten/Kota Anda.
Pendamping PKH atau Pendamping Desa di wilayah Anda.

MASALAH UMUM DAN SOLUSINYA

A. Tidak Dapat Padahal Layak (Exclusion Error)

Ini masalah klasik. Tetangga yang punya mobil dapat, Anda yang rumahnya dari papan tidak dapat.

Solusi: Ajukan diri melalui fitur “Usul” di Aplikasi Cek Bansos (PlayStore) atau melapor ke Operator SIKS-NG di Kantor Desa/Kelurahan untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Wajib bawa KTP dan KK.

B. BLT Tidak Cair (Saldo Nol)

Sudah pegang kartu, tapi saldo kosong.

Penyebab: Biasanya terjadi kegagalan sistem OM-SPAN (Perbendaharaan) atau data kependudukan tidak padan (nama di KTP beda satu huruf dengan di Bank).

Solusi: Lakukan perbaikan data di Dukcapil, lalu lapor ke Pendamping Bansos untuk pemutakhiran data di SIKS-NG.

C. Data Ganda

Terdeteksi menerima bantuan lain atau terdaftar sebagai penerima upah (BPJS Ketenagakerjaan).

Solusi: Jika Anda sudah tidak bekerja tetapi masih terdata aktif di BPJS Ketenagakerjaan, segera non-aktifkan kepesertaan tersebut dan minta surat keterangan tidak bekerja.

D. Cara Mengadu

Jika menemukan pungli (pemotongan dana BLT) atau ketidakadilan:

Lapor.go.id: Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat.
Call Center Kemensos: 171.
Satgas Saber Pungli: Di kepolisian setempat.

FAQ BLT & BLT Kesra 2025

Apakah saya bisa mendapatkan BLT Desa dan PKH sekaligus?

Secara aturan TIDAK BOLEH. BLT Desa diprioritaskan untuk mereka yang tidak menerima PKH atau BPNT agar pemerataan terjadi. Namun, penerima BPNT (Sembako) murni terkadang masih dipertimbangkan menerima BLT yang sifatnya insidentil (seperti BLT BBM), tetapi tidak untuk BLT Desa.

Mengapa nama saya hilang dari daftar penerima BLT tahun 2025?

Data Bansos bersifat dinamis. Ada beberapa kemungkinan: kondisi ekonomi Anda dianggap sudah membaik (graduasi), terdapat anggota keluarga dalam satu KK yang lolos menjadi PPPK/ASN, atau terjadi ketidakcocokan data NIK di pusat (Dukcapil) yang menyebabkan data tidak valid.

Apakah BLT Kesra bisa didaftar secara online?

Sebagian besar daerah belum memiliki sistem pendaftaran online terpadu untuk BLT Kesra. Jalur terbaik adalah melalui pengajuan manual (offline) dengan melapor ke Ketua RT/RW setempat atau langsung ke Bagian Kesra di Kantor Desa/Kelurahan Anda.

Berapa potongan administrasi saat pencairan BLT?

NOL RUPIAH. Segala bentuk potongan oleh oknum perangkat desa, pendamping, atau pihak penyalur adalah tindakan ilegal (Pungutan Liar/Pungli). Dana bantuan sosial harus diterima utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Apakah penyewa rumah kontrakan bisa dapat BLT?

Bisa, asalkan memiliki KTP domisili setempat atau Surat Keterangan Domisili yang valid. Selain itu, Anda harus memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan dan disetujui melalui hasil musyawarah desa/kelurahan setempat.

KESIMPULAN

Memahami perbedaan antara BLT (Pusat) dan BLT Kesra (Daerah) adalah kunci untuk mengetahui hak-hak Anda di tahun 2025. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan membantu ekonomi masyarakat, sumber dana, syarat, dan cara mendapatkannya sangat berbeda.

BLT Pusat lebih terstruktur dengan basis data DTKS yang ketat, sementara BLT Kesra lebih fleksibel mengisi celah warga yang belum tersentuh bantuan pusat. Jika Anda merasa layak namun belum mendapatkan bantuan, jangan ragu untuk proaktif menghubungi perangkat desa atau operator SIKS-NG setempat. Kawal terus hak Anda, dan pastikan data kependudukan (KK/KTP) Anda selalu update.

Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada kerabat atau tetangga yang membutuhkan informasi valid mengenai pencairan bansos 2025!