REFLEKSI KRITIS DAN RELEVANSI ATAS PANCASILA

Picture by Silferius Hulu

Ditulis Oleh : Silferius Hulu - 12 Mei 2020

REFLEKSI KRITIS DAN RELEVANSI ATAS PANCASILA


Penulis: Silferius Hulu, S.Fil


1.   Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila merupakan asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi wadah kesatuan dan persatuan nasional, asalkan tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Pancasila sungguh-sungguh menjadi landasan pemersatu pelbagai golongan masyarakat Indonesia.

Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena di dalamnya ditemukan sari pati nilai-nilai yang memersatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain: keberimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan, sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, rela berkorban untuk kepentingan bangsa serta pengambilan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan.

2.   Nilai Hak Asasi Manusia

Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, seruan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia telah merupakan komitmen dasar perjuangan bangsa. Hal itu telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang didasarkan pada hak asasi manusia dan bangsa. Kurangnya usaha yang konsisten dalam pelaksanaan ekonomi, hukum, politik, dan budaya Bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh berdasar pada pengakuan hak asasi manusia seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin mendorong segenap warga masyarakat Indonesia untuk merefleksikan kembali komitmen pada bangsa demi tegaknya hak asasi manusia di tanah air.

Sesungguhnya manusia tidak dapat hidup tanpa nilai. Nilai hak asasi manusia sebagai suatu sifat atau kualitas yang membuat sesuatu menjadi berharga, layak diinginkan atau dikehendaki, dipuji, dihormati, dan dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya, merupakan pemandu dan pengarah dalam kehidupan sebagai manusia. Oleh karenanya, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu dapat  dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga dan dapat berguna bagi kehidupan manusia. Nilai sama dengan sesuatu yang membuat seseorang menjadi senang, apalagi nilai tersebut sangat identik dengan segala sesuatu dengan apa yang diinginkan. Nilai diartikan juga sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang dianggap penting atau berguna bagi kemanusiaan.Nilai tersebut praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga secara obyektif di dalam masyarakat.

3.   Tanggapan Gereja Katolik tentang Persoalan Aktual Pancasila[1]

3.1    Sila Ketuhanan

Sila pertama dalam Pancasila, yakni ketuhanan, mengungkapkan sekaligus kesadaran dan cita-cita para pendiri republik kita bahwa orang-orang Indonesia pada umumnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yang Mahakuasa. Iman merupakan sesuatu yang tidak boleh dan tidak layak dipaksakan oleh siapa pun. Untuk beriman atau tidak beriman merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia.

Kebebasan beragama merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia di mana pun dan kapan pun, termasuk di Indonesia pada saat ini. Kebebasan agama, menurut konsili Vatikan II (seperti terungkap misalnya dalam dokumen Dignitatis Humanae), antara lain berarti kebebasan untuk beragama. Dikatakan di sana bahwa dalam menyembah Yang Ilahi, tidak seorang pun boleh atau layak dipaksa.

Negara, pemerintah, maupun kelompok masyarakat tidak memiliki hak yuridis maupun hak moral untuk menilai “benar” atau “sesat”-nya suatu (aliran) agama. Manakah kriteria yuridis yang sah yang dapat digunakan oleh negara, pemerintah, atau kelompok masyarakat untuk melakukan hal itu? Kebenaran (aliran) agama terkait dengan keyakinan hati, tidak terkait dengan ketentuan yuridis.

Setelah Konsili Vatikan II, Gereja bersikap jauh lebih toleran terhadap gereja-gereja non-katolik, terhadap agama-agama non-kristen, maupun terhadap berbagai (aliran) agama dan berbagai (aliran) kepercayaan. Bahkan, beberapa orang katolik tampaknya menjadi indifferent terhadap semua keyakinan religius.

3.2    Sila Perikemanusiaan

Sila kedua dalam Pancasila itu dapat menyelamatkan Bangsa Indonesia dari nasionalisme sempit. Sebagai orang beriman, Gereja meyakini bahwa setiap orang adalah “citra” Allah, yang memiliki martabat yang sedemikian luhur sehingga ia tidak pernah boleh diperlakukan secara inhuman (tidak manusiawi).

Dalam refleksi teologis kristiani, pengakuan tentang telah terjadinya inkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus sekaligus berarti pengakuan bahwa melalui inkarnasi itu manusia telah diangkat ke arah keilahian oleh Allah sendiri. Oleh karena itulah, manusia kemudian layak disebut sebagai “putra-putri Allah”. Oleh karena itu pulalah Tuhan Yesus dapat berkata bahwa orang yang mengasihi sesamanya sebenarnya mengasihi Allah sendiri, dan sebaliknya, orang yang tidak mengasihi sesamanya, ia tidak juga mengasihi Allah.

Bagaimana sila kedua dalam Pancasila itu semestinya dipahami dan diterapkan? Minimal, sila kedua itu semestinya diterapkan dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Mana saja hak-hak manusia yang asasi itu? Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, masyarakat Indonesia sebaiknya mengakui hak-hak asasi seperti dirumuskan oleh PBB, sebagai badan sedunia yang paling berwibawa dan dipercaya banyak bangsa dewasa ini.

Dalam dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja yang terbit selama 50 tahun terakhir ini, pimpinan gereja katolik secara tegas mengakui hak-hak asasi manusia seperti telah dirumuskan oleh PBB dan sangat menghargai jasa PBB dalam proses perumusan hak-hak tersebut. Paus Fransiskus bahkan menjadikan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu dari beberapa kriteria penting bagi kemajuan setiap bangsa dan negara di zaman ini. Paus Fransiskus meyakini bahwa sebuah bangsa dan negara hanya layak dinilai sebagai bangsa dan negara yang baik, apabila bangsa dan negara itu mengakui dan menegakkan hak-hak asasi manusia.

3.3    Sila Kebangsaan

Gereja tidak memandang kebangsaan (atau nasionalisme) sebagai lawan dari perikemanusiaan (atau internasionalisme), seperti halnya gereja pun tidak memandang Komunitas Basis Gerejawi (KBG) sebagai lawan dari Gereja (keuskupan atau bahkan universal). Bangsa adalah pembentuk masyarakat dunia, bukan lawan darinya. Mencintai bangsa sendiri tidak berarti membenci bangsa-bangsa yang lain.

Kebangsaan, atau nasionalisme, sebenarnya sudah disadari dan dicita-citakan oleh kaum muda di Nusantara melalui sumpah pemuda pada tahun 1928. Mereka mencanangkan pengakuan terhadap Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Orang-orang muda saat itu tidak menjadikan suku dan pulaunya masing-masing menjadi bangsa dan tanah air yang mandiri, melainkan sebaliknya, mereka rela menyatukan suku dan pulaunya dengan suku-suku dan pulau-pulau lain di seluruh Nusantara untuk membentuk satu bangsa dan satu tanah air saja.

3.4    Sila Kerakyatan

Sila keempat dalam Pancasila, yakni kerakyatan, mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri Republik Indonesia bahwa kedaulatan untuk mengatur bangsa Indonesia ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa.

Melalui dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja, pimpinan Gereja Katolik selalu menegaskan bahwa keluarga ada lebih dahulu daripada masyarakat dan masyarakat ada lebih dahulu daripada negara dan pemerintah. Pemerintah menunaikan tugas pelayanannya kepada seluruh masyarakat.

Dalam kaitan dengan kerakyatan, Gereja Katolik selalu memperjuangkan dipraktikkannya “prinsip subsidiaritas”, yang mengamanatkan perlunya dihormati hak-hak keluarga, hak-hak kelompok kecil, oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal-hal yang dapat diatur oleh keluarga tidak perlu diatur oleh ketua RT, hal-hal yang dapat diatur oleh kabupaten tidak perlu diatur oleh provinsi, dan hal-hal yang dapat diatur oleh provinsi tidak perlu diatur oleh pemerintah pusat.

3.5    Sila Keadilan Sosial

Sila kelima dalam Pancasila, yakni keadilan sosial, mengungkapkan kesadaran dan cita cita para pendiri Republik Indonesia bahwa bangsa yang hidup di Nusantara ini hanya dapat sejahtera bila di sana ditegakkan keadilan sosial, keadilan yang menyangkut kepentingan publik.

Sebagai umat beriman, Gereja layak bersyukur bahwa para pendiri Republik Indonesia menyadari pentingnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan bercita-cita untuk mencapainya. Dalam masyarakat, apalagi yang menghimpun sangat banyak orang, diperlukan adanya keadilan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, antara negara dengan warga negara, antara pemerintah dengan rakyat. Semua aspek keadilan itu, secara bersama-sama, membentuk keadilan sosial.

Salah satu aspek penting dari keadilan sosial adalah “keadilan distributif”. Artinya, keadilan dalam pembagian. Negara dan pemerintah Indonesia wajib membagi secara adil hal-hal pokok yang perlu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 


               [1] Al. Purwa Hadiwardoyo, “Pancasila dan Gereja Katolik Indonesia”, dalam Jurnal Teologi, Vol. 02, No. 01, Mei 2013, hlm. 17-26.




Artikel Terkait

Kemerdekaan: Totalitas Pengabdian Kepada Allah...

Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Mengingatkan Kita Kembali Untuk Menghaturkan Pujian Dan Syukur Kepada Allah Atas Anugerah Kemerdekaan Dan Berterima Kasih Kepada Para Pahlawan Yang Telah...

Persoalan Aktual Pancasila

Persoalan Aktual Pancasilapenulis: Silferius Hulu, S.fil.1.   keprihatinan Sila Ketuhanan Dewasa Ini Kita Layak Merasa Prihatin, Bahwa Sila Pertama Itu Sering Kali Tidak Dipahami...

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila Sebagai Sistem Filsafatpenulis: Silferius Hulu, S. Fil.1.   pengantar Pancasila Mengandung Nilai-nilai Filosofis. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Bertitik Tolak Dari...

Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul