Pendekatan Deliberatik Untuk Menguatkan Legitimasi Dalam Kebijakan Publik

Picture by Cusdiawan

Ditulis Oleh : Cusdiawan - 28 Juli 2020

Kebijakan publik (public policy) atau disebut juga kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum, menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (policies) oleh pihak yang berwenag, dalam hal ini pemerintah (Budiardjo, 2008).

Salah satu permasalahan mendasar dalam kebijakan publik, yakni saat kebijakan publik tersebut hanya mementingkan golongan/kelompok/partai tertentu saja (Agustino,2016). Hal tersebut, paling nyata dan paling kentara, salah satunya terjadi pada saat pemerintahan Orde Baru, apa yang disebut kebijakan publik, justru tidak melibatkan partisipasi publik, dan pendekatan di dalamnya cenderung teknokratis (Nugroho,2017).

Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik, yakni membangung good governance. Dengan mengutip Davis dan Keating (2000), Riant Nugroho mengemukakan bahwa yang menjadi pertanyaan pokok dalam good governance, yakni apakah pemerintah tahu apa yang harus dikerjakannya dan apakah mereka mengerjakan dengan efesien? Jadi sebenarnya good governance adalah pengendalian yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki oleh shareholdersnya. Ukuran pokok dari good governance sendiri, yakni terfokus pada 4 hal, pertama, transparansi, kedua, adil, ketiga, akuntabilitas, dan keempat responsibilitas (Nugroho,2017).

Implementasi good governance dalam analisis kebijakan diberi nama deliberative policy analysis oleh Martin Hajer dan Hendrik Wagenaar. Dalam model deliberatik, peran pemerintah di sini lebih sebagai legalisator dari kehendak publik. Menurut Riant Nugroho, sebenarnya di Indonesia sendiri, model deliberatik ini bukan sesuatu yang baru, karena sudah sejak lama masyarakat Indonesia sudah mengenal musyawarah untuk mufakat (Nugroho,2017).

Penting untuk dicatat, istilah deliberasi berasal dari kata latin, yakni deliberattio. Istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang, bisa juga diartikan sebagai musyawarah. Semua arti leksikal tersebut harus ditempatkan dalam konteks publik atau kebersamaan secara politis (Hardiman, 2009).

Model deliberatik ini, dikenal juga sebagai model kebijakan argumentatif, yang merupakan model perumusan kebijakan dengan melibatkan argumentasi-argumentasi dari para pihak, atau dengan mempelajari argumentasi-argumentasi tertulis dari berbagai pihak sebagai dasar perumusan. Model deliberatik ini dikembangkan dari tradisi Yunani klasik yang berpandangan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan perdebatan yang intens di antara para pihak (Nugroho,2017).

Menarik untuk dibahas, bahwa yang dikemukanan oleh Riant Nugroho mengenai membangun good governence dalam perumusan kebijakan publik atau dalam analisis kebijakan diberi nama deliberative policy analysis merupakan suatu hal yang koheren dengan gagasan demokrasi deliberatif dalam pemikiran Jurgen Habermas, seorang filsuf terkemuka di era kontemporer.

Dalam teori demokrasi deliberatif Habermas, salah satu titik tekannya, yakni soal legitimitas, bahwa sebuah kebijakan atau norma publik, semakin legitim ketika dalam prosesnya menekankan pada diskurivitas rasional dan terbuka terhadap pengujian publik, termasuk keterbukaan terhadap revisi-revisi (Hardiman,2009).

Dengan kata lain, dalam proses perumusan kebijakan publik harus mengafirmasikan prinsip keterbukaan serta mendasarkan pada proses argumentatif ataupun diskursivitas, maka kebijakan publik yang dihasilkan akan semakin legitim. Legitim di sini merujuk pada pengertian tingginya kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan, karena kebijakan tersebut dihasilkan melalui proses yang menekankan pada transparansi, adil, akuntabilitas dan responsibilitas.

Tentu saja, titik tekan pada empat poin mengenai transparansi, adil, akuntabilitas dan responsibilitas itu bisa terlaksana, manakala terbentuk sebuah ruang publik yang bebas dan setara. Habermas memahami ruang publik politis yang bebas dan setara, manakala setiap warga negara/ kelompok masyarakat dapat melakukan diskursivitas ataupun tindakan komunikatif secara bebas dan tidak ada intervensi maupun tekanan-tekanan politis tertentu (Hardiman,2009). Sebagai catatan, Ruang publik di sini, dipahami sebagai panggung komunikasi politik dan partisipasi demokratis dalam sebuah negara hukum (Hardiman,2010).

Model deliberatif ini, di samping relevan dalam kondisi-kondisi sosial ataupum politik yang stabil, model ini pun akan relevan juga digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya terdapat konflik yang berkepanjangan. Riant Nugroho mencontohkan, bagaimana model delibertaif ini dijadikan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan GAM, ataupun konflik etno-religius di berbagai daerah (Nugroho,2017).


Etika Publik dan Penguatan Civil Society

Publik mempunyai kepentingan untuk dilibatkan secara langsung, untuk memastikan bahwa proses politik kebijakan berjalan secara lebih akuntabel. Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan bangkitnya civil society, yakni masyarakat yang cerdas dan mampu mengambil keputusan rasional (Nugroho,2017).

Bila mengacu kepada pemikiran Tocqueville, yang disebut sebagai civil society merupakan entitas yang bersifat otonom dan mempunyai kapasitas politik yang tinggi (Ubaidillah dan Rozak, 2013).

Dengan begitu, sudah barang tentu civil society akan mampu menjadi kekuatan kritis (reflective-force)  yang turut berperan besar dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam konteks inilah, dengan tujuan agar civil society bisa berperan secara maksimal, perlu dilakukan pendidikan politik secara sistemik. Pendidikan politik ini bukan hanya dapat dilakukan oleh negara, namun dapat juga dilakukan oleh aktor non-negara (seperti kalangan intelektual).

Selain itu, untuk menguatkan legitimasi dari setiap kebijakan publik atau norma publik yang dihasilkan, sudah barang tentu pejabat publik pun harus mempunyai integritas publik. integritas publik itu bisa tercipta, manakala pejabat publik senantiasa untuk menjungjung etika publik sebagai sesuatu yang bersifat prinsipsil.

P.Ricoeur ( dalam Haryatmoko,2013) mengatakan bahwa etika publik adalah bagian dari etika politik. etika politik didefinisikan sebagai upaya hidup baik (memperjuangkan kepentingan publik) untuk dan bersama orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Adapun menurut B.Sutor (dalam Haryatmoko,2013), tiga dimensi etika politik adalah tujuan (policy), sarana (polity), dan aksi politik (politics).

Dari definisi tersebut, Haryatmoko kemudian menerjemahkan ke dalam versi tiga dimensi etika publik, yakni mengupayakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, kemudian membangun infrastruktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pelayanan publik, dan aksi/tindakan dipahami sebagai integritas publik untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan (Haryatmoko,2013).

Berangkat dari pemaparan di atas, tentu saja kedua entitas tersebut, baik penguatan civil society maupun keharusan pejabat publik untuk senantiasa menjungjung etika publik, merupakan dua hal yang saling berhubungan untuk dapat menghasilkan sebuah kebijakan publik yang baik maupun lebih legitim.

Mengingat, kebijakan publik yang harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi aktual yang berkait permasalahan dalam masyarakat, dan di sini dibutuhkan partisipatif dari civil society untuk melakukan deliberatik ataupun proses diskursivitas dalam ruang publik, dan di sisi lain dibutuhkan juga integritas dari pejabat publik untuk senantiasa menjungjung tinggi etika publik agar mampu menjamin proses yang berjalan tersebut bisa terlaksana dengan transparan, akunabel, profesional dan sebagainya, terlebih lagi status pejabat publik yang memiliki wewenang atau legalitas untuk memutuskan sebuah kebijakan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang perlu untuk terus diasah agar pendekatan deliberatik ini bisa berjalan secara maksimal, yakni etos politiknya. Etos politik di sini dipahami sebagai energi atau mentalitas yang menggerakkan individu-individu untuk menjalankan demokrasi (Hardiman,2018).

Sudah barang tentu, etos politis di sini meliputi civil society maupun pejabat publik itu sendiri. Lalu mengapa etos politis di sini mengacu kepada etos politis demokrasi? jawabannya karena pendekatan analisis deliberatik dalam kebijakan publik sendiri, hanya dimungkinkan dalam sebuah sistem politik yang demokratis.






Daftar Sumber


Agustino,Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alvabeta

Budiardjo,Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Hardiman, Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Kanisius

------------------- (ed). 2010. Ruang Publik. Yogyakarta: Kanisius

-------------------2018. Demokrasi dan Sentimentalitas. Yogyakarta: Kanisius

Haryatmoko. 2013. Etika Publik. Jakarta: Gramedia

Nugroho, Riant. 2017. Public Policy (edisi 6 revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo

Ubaedillah dan Rozak. 2010. Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana Prenada Group



John Doe
Cusdiawan
Alumnus Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran, saat ini tercatat sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul