New Normal & Upaya Pemulihan Ekonomi; Sebuah Tinjaun Hukum

Picture by Ahmad Saufi

Ditulis Oleh : Ahmad Saufi - 27 Juli 2020

Akhir-akhir ini disaat era new normal diberlakukan, Pemerintah Pusat berupaya menghidupkan kembali dunia pariwisata yang hampir sempat lesu dihantam wabah pandemi covid-19. Jika melihat data hari ini angka kasus covid-19 masih tinggi dan sungguh sangat mengganggu aktifitas warga dan negara. Agenda-agenda Nasional dan Internasional yang sudah terjadwal sebelumnya terpaksa ditunda bahkan dibatalkan sampai kasus ini sudah benar-benar bisa dikendalikan. Berdasarkan data yang bersumber dari covid19.go.id pada tanggal 24 Juli 2020 angka kasus positif telah mencapai 95.418 orang. Namun ada kabar baiknya adalah angka tingkat kesembuhan pasien meningkat setiap harinya, yakni sebanyak 53.945 orang.


Presiden Joko Widodo merespon cepat era new normal, sebagai solusi untuk keluar dari jebakan resesi ekonomi bila tidak ada upaya kongkrit dari pemerintah tentang kesehatan dan ekonomi serta pengaruhnya kepada kehidupan kehidupan negara. Respon positif itu, ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru pada 7 Juli 2020 yakni, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi mengantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang lebih fokus pada sektor kesehatan dan pencegahan penularan.[1] Aturan baru tersebut lebih mengutamakan agenda kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersamaan.


Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuklah Komite Penanganan khusus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 2 terdiri atas: a). Komite Kebijakan; b). Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan c) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.


Pemulihan ekonomi menjadi penting hari ini, mengingat tingkat kemiskinan pasca covid-19 makin menjulang tinggi. Berdasarkan pantauan penulis dari koran Tempo, Badan Pusat Statistik (BPS) per maret 2020 membuat kita terkejut pasalnya telah diperlihatkan sebuah rilis data kemiskinan yang jumlahnya mencapai 26.42 juta jiwa atau 9,78 % dari total populasi. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta jiwa dari kondisi sebelum adanya covid-19 yakni pada september 2019. Melihat kondisi yang ada dan justru malah memperburuk ekonomi tentu ada langkah-langkah bagi Pemerintah sebagai upaya mengembalikan aktifitas warga dan dunia usaha dengan program yang digulirkan.


Begitu Pentingkah, Sektor Pariwisata ?

Penulis mencoba memfokuskan bahasan pada topik khusus tentang sejauhmana melihat pemulihan ekonomi dalam bidang pariwisata yang sekarang lesu dan kini akan dihidupkan kembali. Pariwisata yang dimaksud meliputi program strategis nasional dan pariwisata berbasis lokal yang menunjang kemajuan dan pemulihan ekonomi di daerah pasca covid-19. Pertanyaan mendasar yang kemudian adalah bagaimana tugas pokok dan apa saja kriteria yang harus dipulihkan segera dalam bidang ekonomi? Menjawab pertanyaan ini tentu harus mengacu pada aturan yang tertera pada pasal 8, bahwa Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut: a). melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; b). menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat; c). melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan d). menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.


Selama ini sektor pariwisata telah menjadi andalan dalam pembangunan nasional, bahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pariwisata sebagai salah satu faktor penting dalam akselerasi dan transformasi pembangunan wilayah baik dikawasan pinggiran maupun daerah pedalaman. Walaupun kontribusi sektor ini pada Produk Domestik Bruto (PDB) masih kecil yakni dibawah 5%, tetapi kontribusi terhadap devisa sangat tinggi yakni mencapai 17,6 Miliar USD. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi pariwisata pada 2024 jauh menjadi lebih baik.[2] Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado - Likupang.


Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan percepatan pembangunan untuk mendukung produktifitas pariwisata di era New Normal. Pemerintah selama 2019-2021 telah mengucurkan dana dengan besaran senilai 8,82 triliun untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun meliputi konektivitas penanganan jalan dan jembatan, pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir, penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, pembangunan sarana hunian pendukung.[3] Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kratif telah merilis beberapa destinasi wisata yang diizinkan dibuka hanya pada kawasan di daerah zona hijau atau kuning. Kapasitas pengunjung kawasan pariwisata diberlakukan pembatasan dan taat mematuhi protokol kesehatan pencegahan. Sedangkan pada zona lainnya diatur sesuai kesiapan daerah dan pengelola kawasan.


Kawasan pariwisata yang diizinkan secara bertahap yaitu, kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa, dan geopark. Kawasan pariwisata non-kawasan konservasi antara lain, kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.(Kompas, 2020).[4] Pemerintah mendukung sepenuhnya upaya ini, tentu dengan pemahaman bersama para stakeholder untuk tujuan pemulihan ekonomi. Kemajuan pariwisata harus ditunjang dengan kemudahan dan jangkauan transportasi baik kelengkapan syarat layak terbang dan biaya yang ditentukan. Maskapai penerbangan baik yang berasal dari BUMN maupun swasta mencapai persepsi bersama sehingga tidak ada kompetisi atau kepentingan dalam meraih simpatik konsumen. Selain transportasi udara, jasa travel transportasi darat dan kapal laut haruslah terpadu. Semua kebijakan harus mendukung kebijakan lainnya dengan tidaknya ego sektoral. Upaya ini sepenuhnya untuk perbaikan ekonomi dan menghindari resesi. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam perspektif memajukan bidang pariwisata juga melihat sisi kenyaman dan keamanan.


Protokol kesehatan pencegahan yang betul dijaga pada destinasi yang sudah ditetapkan. Pemerintah dalam kebijakan haruslah memberikan keyakinan pada semua orang harus mengikuti dan betul-betul menjalankan protokol termasuk fasilitas penunjang pariwisata yakni Hotel dan Restoran. Gairah UMKM sekitar kawasan pariwisata juga akan tumbuh segera dan mampu bersaing dengan adanya kepastian waktu tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Pemerintah berfungsi juga mengajak dan menghimbau UMKM ditingkat Daerah yang bergerak disektor makanan, minuman, kerajian tangan dan jasa untuk diakomodir dan sinergitas terarah dengan komunikasi yang jelas dan tegas. Selain memberikan kepercayaan kepada dunia investasi agar bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di Indonesia terutama daerah-daerah yang terdampak parah.


Ikhtiar ini, masih bersifat pendekatan Hukum, dan belum mampu untuk memaparkan gambaran dari segi taktis strategis. Apa peran dan bagaimana strategi yang diambil masing-masing UMKM, sektor swasta, perhotelan, restoran dan kemudahan transportasi, belum terlihat secara jelas dalam tataran teknis kebijakan. Gambaran dan siklus kerja kebijakan yang jelas menentukan sukses dan berjalannya sesuai dengan program pemulihan yang diharapkan.


Teruslah Berikhtiar, Kita Do'akan Negara Pasti Bisa Melewatinya.



Referensi

[1] Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

[2] Nusantarakini. (21 Juli 2020). Peluang Dan Tantangan Pariwisata Di Era New Normal. http://nusantarakini.com/2020/07/21/peluang-dan-tantangan-pariwisata-di-era-new-normal/

[3] Beritasatu. (29 Mei 2020). Pembangunan 5 Kawasan Strategis Nasional Prioitas Dikebut. https://www.beritasatu.com/ekonomi/638631-pembangunan-5-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-prioritas-dikebut

[4] Kompas. (23 juni 2020). Kemenparekraf Susun Rencana Pemulihan Destinasi Pariwisata di Era "New Normal", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/20151521/kemenparekraf-susun-rencana-pemulihan-destinasi-pariwisata-di-era-new-normal?page=all.

 

 



John Doe
Ahmad Saufi
Narasi yang menentramkan alam pikiran dan perbuatan.

Artikel Terkait

Mengeja Permainan Badaruddin Amir

Prolog suatu Siang Di Lobi Hotel Di Tahun 2019, Seorang Lelaki Tua Berkacamata Sedang Duduk Sendirian. Di Kepalanya Bertengger Topi Yang Kesannya Asal Dipakai. Lelaki Itu Sudah Saya Kenal...

Waktu Teman Paling Kekal

Waktu Teman Paling Kekaltak Ada Rumah Yang Ditujumelepas Sekilas Setumpuk Resahmengurai Rindu Yang Ditolak Harapansebelum Sempat Menjamah Wajah Yang Semakin Asingwaktu Teman Paling Kekalmenyuapku...

Autophile

Dua November 2019, Adalah Bukan Pertama Kalinya Aku Pergi, Dan Do Something Sendiri. Dekat Atau Jauh, Dan Apapun Aktivitasnya, Nyatanya Sendiri Terkadang Memang Lebih Banyak Memberi Arti. Salah...

Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul