MODERASI BERAGAMA MENURUT ISLAM: PRINSIP, INDIKATOR, DAN POSISI MODERASI DI ANTARA IDEOLOGI RADIKALISME DAN LIBERALISME

Moderasi Beragama di Indonesia

Ditulis Oleh : Silferius Hulu - 03 Juni 2021

MODERASI BERAGAMA MENURUT ISLAM:

PRINSIP, INDIKATOR, DAN POSISI MODERASI DI ANTARA IDEOLOGI RADIKALISME DAN LIBERALISME

1.   Pengantar

Salah satu konsep pemikiran yang ramai diperbincangkan dan mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan zaman sekarang adalah konsep “moderasi beragama”. Diskursus mengenai moderasi beragama ini mendapat respon beragam dan sangat alot dibahas. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan paham keagamaan dan kecemasan berbagai pihak atas implikasi yang akan ditimbulkan oleh konsep moderasi beragama.[1]

Persoalan paham keagamaan merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan penanganan secara instan. Persoalan paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip kemaslahatan umat (mashlahat al-ammah) ini akan efektif upaya pencegahannya dengan menghadirkan sumber referensi dan keteladanan yang lebih bijaksana. Mewujudkan moderasi beragama melalui pemberian materi-materi keagamaan yang luas dan mendalam merupakan strategi yang tepat. Dalam skala kebangsaan secara umum dan dalam pendekatan moderasi beragama akan memberikan penguatan terhadap pemahaman keagamaan dan keindonesiaan.[2]

Agama Islam adalah salah satu agama samawi, agama yang diwahyukan, bersifat Rahmatan Lil ‘Aalamiin. Agama Islam menyentuh sendi-sendi nilai kehidupan umat manusia. Potensi kebaikan ada dalam diri setiap umat Islam yang mengamalkan syari’at Islam. QS. Al-Baqarah:143 mengatakan bahwa karakter Islam adalah wasathiyyah. Kata wasathiyyah dalam QS. Al-Baqarah:143 artinya khiyar (pilihan, terbaik, paling sempurna) dan ‘adil (adil). Ungkapan ummatan wasathan berarti umat pilihan, terbaik, dan adil. Melalui karakter ini, ajaran Islam dan perangkat-perangkatnya selalu bersifat fleksibel (murunah) dan mengikuti perkembangan zaman. Keuniversalan, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap zaman dan tempat merupakan konsep wasathiyyah.[3]

2.   Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama dibangun dari kata moderasi (moderation), artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Moderat artinya perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau memertimbangkan pandangan pihak lain.[4]

Moderasi beragama adalah suatu sikap dan tindakan yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut, secara konsisten mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama. Sikap seimbang tersebut diekspresikan secara konsisten melalui keteguhan dalam prinsip ajaran agamanya dan mengakui keberadaan ajaran agama lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan dalil keagamaan dengan cara kekerasan.[5]

 Istilah moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (di tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah disebut wasith. Istilah wasathiyah artinya pilihan terbaik. Moderasi dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian yakni penengah, pelerai, dan pemimpin pertandingan.[6]

3.   Moderasi dalam Islam[7]

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang moderasi terdapat dalam Surat al-Baqarah: 143: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. Artinya, umat terbaik itu pasti berlaku adil, dan untuk menuju pada tindakan adil itu diperlukan posisi yang berimbang, yaitu di tengah dua kutub yang saling bertentangan.

Kata wasath terdapat dalam surat al-An’am:153, “Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa”.

Beberapa hadits Nabi yang mengisyaratkan ajaran moderasi (wasathiyah) dalam berbagai aspek kehidupan nabi, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi sendiri. Salah satunya adalah hadits tentang larangan Nabi atas tindakan membujang salah seorang sahabat:

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, dari Ibn Sihab ia mendengar said al-Musayyab berkata: Saya mendengar Saad Bin Abi Waqash berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melarang Utsman bin Mazh’un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri.

Keinginan membujang dan mengebiri diri sendiri merupakan perbuatan yang tidak terpuji meski dilakukan untuk tujuan ibadah yang lain kepada Allah, yaitu perbuatan tidak seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, dimana saat itu kebutuhan untuk memerbanyak keturunan sangat dianjurkan untuk menambah jumlah umat Islam. Dalam hadits yang lain Nabi malah mengingatkan kepada umatnya agar tidak berlebihan dalam menjalankan agama, nabi bersabda:

Nabi SAW bersabda: Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama (HR. Nasai).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang memersulit agama melainkan dia akan dikalahkannya. Maka luruslah dalam beramal, dekatilah (tingkat kesempurnaan), dan bergembiralah, dan mintalah pertolongan kepada Allâh Azza wa Jalla pada pagi, sore, dan akhir malam (HR. Bukhory).

Moderasi mengambil jalan tengah dalam beberapa urusan dunia maupun urusan beragama, dan tentu masih banyak lagi hadits lain yang mencerminkan ajaran Islam tentang keberagamaan secara standar tanpa memperberat namun juga tidak menyepelekan atau mengentengkannya, karena keduanya sama-sama perbuatan yang tercela.

4.   Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi adalah terminologi alternatif dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip moderasi beragama menurut konsep Islam wasathiyah, sebagai berikut.

4.1   Tawassuth (mengambil jalan tengah)[8]

Tawassuth artinya pemahaman dan pengamalan agama yang tidak ifr?th, yakni berlebih-lebihan dalam beragama dan tafr?th, yaitu mengurangi ajaran agama. Tawassuth adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap tawassuth ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nilai tawassuth sudah menjadi prinsip dalam Islam. Penerapan tawassuth dalam segala bidang kehidupan menjadi ekspresi keagamaan umat Islam, saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasuth. Pertama, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarluaskan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan tas?muh (toleransi), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam, dan warga negara penganut agama lain. Dalam Islam, prinsip tawassuth ini secara jelas disebut dalam Al-Quran:

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian (QS al-Baqarah [2]: 143).

4.2   Taw?zun (berkeseimbangan)[9]

Taw?zun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, teguh dalam prinsip, dapat membedakan antara inhir?f (penyimpangan) dan ikhtil?f (perbedaan).

Taw?zun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Taw?zun merupakan kemampuan sikap seorang individu dalam usaha menyeimbangkan kehidupannya. Taw?zun sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Melalui sikap taw?zun, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan jasmani dan rohani. Konsep taw?zun ini dijelaskan dalam firman Allah Swt:

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (QS al-Hadid [57]: 25).

4.3   I'tid?l (lurus dan tegas)[10]

I’tid?l maksudnya ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta kewajiban secara proporsional. I’tid?l merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan, dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena tidak adanya kewajiban. Tanpa keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menentukan hidup yang beradab.

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan al-mashlahah al-‘?mmah. Dengan berdasar pada al-mashlahah al-‘?mmah, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata demi kepentingan umum.

4.4   Tas?muh (toleransi)[11]

Tas?muh artinya toleransi. Di dalam kamus lisan al-Arab kata tas?muh diambil dari bentuk asal kata samah, samahah yang artinya kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara etimologi, tas?muh artinya sikap toleran dalam menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, tas?muh artinya sikap toleran dalam menerima perbedaan dengan ringan hati.

Tas?muh adalah suatu sikap pendirian seseorang yang siap sedia menerima aneka pandangan dan prinsip yang beraneka ragam. Tas?muh (toleransi) ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan, kemerdekaan hak asasi manusia, dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan setiap individu. Orang yang memiliki sifat tas?muh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Tas?muh berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika tas?muh mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka ta’?shub adalah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.

4.5   Mus?wah (Egaliter)[12]

Mus?wah adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, budaya, dan bangsa. Konsep mus?wah dijelaskan dalam firman Allah Swt:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqkwa diantara kamu. Sesunguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (QS al-Hujurat [49]: 13).

QS al-Hujurat [49]: 13 menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Manusia memiliki derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Mus?wah dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu persamaan adalah buah keadilan dalam Islam. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, persamaan dalam memangku jabatan publik, dan persamaan pada kesatuan asal bagi manusia.

4.6   Syur? (musyawarah)[13]

Syur? artinya menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Di dalam musyawarah terdapat upaya dialog satu sama lain. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah:

Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS Ali Imron [3]: 159).

Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka (QS Al-Syur? :38).

Musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

4.7   Tathawwur wa Ibtikar (Dinamis dan Inovatif)[14]

Tathawwur wa Ibtikar artinya terbuka bagi pengembangan dan perubahan, baik pada aspek metode, hukum, dan hal lainnya. Dalam perkembangan zaman, perubahan dalam masyarakat menjadi sesuatu yang niscaya, karenanya perubahan dan perkembangan tidak bisa dihindari dan dibendung. Kajian hukum Islam secara global berkembang secara dinamis seiring munculnya problematika dalam masyarakat. Ini mengakibatkan kemustahilan menyelesaikan persoalan hanya dengan mengandalkan hazanah hukum yang telah ada.

Solusinya antara lain dengan menggalakkan kembali pelaksanaan ijitihad baik secara individu maupun kolektif. Karena sampai kapanpun ijtihad sebagai bentuk respon dari dinamika hukum yang terjadi di masyarakat akan tetap memegang peranan penting dan signifikan dalam pembaruan dan pengembangan hukum Islam.

4.8   Tahadhdhur (berkeadaban)[15]

Tahadhdhur (berkeadaban) merupakan sifat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan etika yang merupakan salah satu tujuan dan target dari kedatangan Islam. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak (innama buistu di utammima makarima al-Akhlaq). Dalam hadits yang lain Nabi bersabda bahwa: “Tidak ada sesuatu kebaikan yang ditimbang lebih berat dari pada pahala akhlak yang baik, sesungguhnya orang yang berperangai baik derajatnya menyamai derajat orang yang ahli shalat dan zakat”.

5.   Indikator Moderasi Beragama

Indikator moderasi beragama merupakan ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

5.1   Komitmen Kebangsaan[16]

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Persoalan komitmen kebangsaan sangat penting untuk diperhatikan saat ini, terutama ketika dikaitkan dengan munculnya paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang telah lama terpatri sebagai identitas luhur bangsa. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap memertentangkan antara ajaran agama dengan budaya, karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana, karena sejatinya ajaran agama mengandung semangat dalam menumbuhkan rasa cinta bangsa dan tanah air.

Persoalan komitmen kebangsaan juga amat penting diperhatikan saat ini. Karena paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional bermunculan. Paham baru keagamaan ini berorientasi pada upaya pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep nation-state (negara yang berbasis bangsa) karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan. Istilahnya agama berada di atas negara. Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, dan imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan. Segala bentuk ideologi agama yang menyimpang dari cita-cita para father foundation dianggap kelompok radikal, teroris, dan ekstrimis.

5.2   Toleransi[17]

Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan keyakinannya. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dalam toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghargai pluralitas, dan menunjukkan pemahaman positif.

Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan. Demokrasi akan terlaksana dengan baik ketika masyarakat memiliki kepekaan tinggi dalam keberagaman yang ada. Dalam konteks lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan sebagainya.

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong-menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial-politik.

Indikator moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya demi menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Dalam moderasi beragama, toleransi wajib dijunjung tinggi.

5.3   Anti Radikalisme dan Kekerasan[18]

Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan yang mereka anggap benar. Radikalisme juga bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal, atau suatu pilihan tindakan yang umumnya dilihat dengan memertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan saat itu. Kata radikal juga sering dipahami sebagai keberpihakan, kecondongan, atau dukungan pada satu ideologi, satu kelompok, atau satu ajaran agama secara penuh, sungguh-sungguh berfokus pada satu tujuan, serta bersifat reaktif dan aktif.[19]

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil’alamin). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut, karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak dapat juga dinafikan bahwa masih ditemukan ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker, esktrim, teroris, dan radikal. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri yaitu menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi masyarakat harmonis. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengkafirkan kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.

5.4   Akomodatif terhadap Budaya Lokal[20]

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi. Sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, solusi atas ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqh merupakan buah ijtihad para ulama yang membuka ruang untuk menjadi alat dalam menyelesaikan ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh, misalnya al-‘adah muhakkamah (tradisi baik dapat dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak memiliki landasan hukum.

Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleskibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri. Dalam konsep pribumi Islam ini pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dangan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia. Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah.

Pribumisasi Islam bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut. Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearaifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang kaku yang menjauh dari semangat moderasi beragama karena semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas.

Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana. Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Pandangan bahwa agama menjadi musuh budaya, atau sebaliknya budaya menjadi musuh agama, sebagaimana disinggung di atas tidak sesuai dengan moderasi beragama. Di dalam moderasi ini tidak dipertentangkan antara keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan budaya, keduanya saling mengisi. Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya tersebut sejalan dengan konsep Islam.

Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam” merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah generasi awal pembawa Islam seperti Wali Songo yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam semisal penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti dari Allah Rabb al-‘Alamin; Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW; susuhunan atau sunan untuk menyebut hadrat al-shaikh; puasa untuk mengganti istilah shaum; sembahyang sebagai ganti shalat, dan masih banyak lainnya.

Praktik dan perilaku keagamaan akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis positif.

6.   Moderasi di antara Ideologi Radikalisme dan Liberalisme[21]

Berbicara tentang moderasi beragama berarti mendudukkan ajaran agama yang seimbang dan adil. Pemahaman ini memiliki konsekuensi penting bahwa sikap moderasi beragama bukan berada dalam posisi yang serba berlebihan. Sikap moderasi beragama memilih untuk konsisten dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan tanpa terjebak dalam kotak liberalisme maupun kotak ekstremisme. Begitu pula ketika mengambil posisi tengah dalam sikap ber-Islam tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap kebingungan atau tidak memiliki semangat (ghiroh) dalam beragama.

Pemahaman tentang moderasi beragama identik digunakan untuk menangani masalah konservatisme beragama, terutama yang sering disebut sebagai kelompok ekstrem kanan. Karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama yang hanya cenderung diarahkan kepada gerakan ultra konservatif belum dikatakan memenuhi pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa moderasi beragama adalah paham keagamaan yang berimbang, yaitu pemahaman keagamaan yang berada di tengah-tengah yang tidak condong ke kanan atau ke kiri, sehingga moderasi beragama tidak tepat kalau hanya diarahkan untuk menengahi paham keagamaan konservatif yang radikal.

Moderasi beragama, selain digunakan sebagai pengimbang paham radikalisme, juga memiliki peran penting sebagai pengimbang paham keagamaan yang cenderung mengarah pada ideologi liberalisme. Moderasi beragama atau yang dalam Islam dikenal sebagai Islam wasathiyah dalam posisi pemahaman keagamaan Islam tidak lebih condong untuk mengikuti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, karena akan berat sebelah dan tidak seimbang, sehingga apabila pemahaman keagamaan tersebut tidak seimbang, maka akan membentuk sikap tidak adil dalam memahami esensi ajaran agama itu sendiri.

Dalam konteks keislaman, sikap dan ekspresi seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk tidak mau menerima pandangan orang lain yang berbeda. Kelompok ini akan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Untuk itu, sikap dan ekspresi keagamaan manapun yang merasa paling benar sendiri ini, termasuk pemahaman keislaman yang sempit dan memaksakan tafsir kebenarannya tersebut lebih dikenal sebagai paham keislaman “garis keras” yang mengarah pada ideologi radikalisme. Pemahaman keagamaan yang cenderung hitam putih bukan moderasi beragama karena mengandung unsur pemaksaan dan merasa paling benar dengan cara resisten terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda.

Perlu diperjelas kembali mengenai pemahaman moderasi beragama yang komprehensif karena pada saat ini masih sering dijumpai kesalahpahaman dari sekelompok orang maupun kelompok-kelompok gerakan keagamaan, terutama gerakan keagamaan Islam tertentu yang belum jernih di dalam memahami konsep moderasi beragama. Pandangan yang sering muncul mengenai moderasi beragama dikesankan masih terjebak pada pandangan liberal. Kondisi ini karena di dalam pemaknaan moderasi tersebut mengandung prinsip toleransi, sehingga dalam konteks moderasi beragama yang serba tanpa batas norma atau tidak didasarkan pada nilai-nilai etika tersebut bukan termasuk dari moderasi beragama. Pemahaman tersebut lebih tepat dikatakan sebagai paham kebebasan atau liberalisme.

Persoalan radikalisme yang mengatasnamakan paham keagamaan menjadi isu terpenting bagi bangsa Indonesia. Selain akan mengancam keharmonisan hubungan dalam kehidupan masyarakat, radikalisme agama juga akan mengancam eksistensi kebangsaan. Kelompok-kelompok radikal memiliki kecenderungan militan-reaksioner dalam melakukan aksi tuntutannya di lapangan. Kelompok-kelompok ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan yang berdasarkan pada tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Paradigma keagamaan yang diyakininya tidak mau beradaptasi dengan kelompok lain yang berbeda, bahkan dalam melakukan aksi gerakannya, kelompok ini hampir berhasil menekan pemerintah untuk melegalkan aksi diskriminatifnya terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan mazhab atau pilihan keyakinannya, terutama aksi diskriminatif kepada beberapa kelompok minoritas.

Dalam rangka menghilangkan kesan negatif dari ideologi radikalisme ini, moderasi beragama muncul sebagai strategi yang tepat dalam menutup paham radikalisme tersebut. Mengapa kedua kata ini selalu bertemu dalam diskursus pemikiran keagamaan? Bukankah di dalam agama, terutama Islam selalu mengedepankan perdamaian dan harmoni. Tentu saja, agama, khususnya Islam menjunjung tinggi perdamaian dan keselamatan.

Sebenarnya dalam moderasi beragama tidak ada pembatasan dalam memegangi prinsip kebenaran sejati dalam pilihan keimanannya karena prinsip beragama memang terletak pada keimanan seseorang terhadap pilihan agamanya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana cara seseorang yang beriman dengan keteguhan hati untuk meyakini agamannya tersebut, namun tetap menghormati dan menghargai pilihan keimanan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Pilihan paham moderasi beragama berada di tengahtengah dari sikap yang berlebihan dan kaku. Pada saat yang sama, sikap tengah-tengah tersebut juga tidak berarti mengaitkan moderasi beragama untuk lebih condong kepada pemikiran kiri atau lebih condong kepada paham keagamaan liberalisme.

7.   Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia

Terdapat tiga kerangka implementasi moderasi beragama di Indonesia.[22] Pertama, moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara. Komitmen bernegara merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya.

Kedua, penguatan toleransi, baik toleransi sosial, politik, maupun keagamaan. Toleransi merupakan sikap untuk memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan dalam menerima perbedaan. A gree in disagreement (setuju dalam perbedaan) disertai dengan sikap respect (hormat), penerimaan (acceptance) orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, serta kemampuan berpikir positif dan percaya (positive thinking and trustworthy) terhadap orang yang berbeda adalah nilai-nilai penting yang ada dalam toleransi. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi. Sebab, demokrasi. hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa antara lain bisa diukur dari sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Ketiga, anti radikalisme. Radikalisme di sini dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dkaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta-merta melahirkan radikalisme, tetapi jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luar, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya.

8.   Penutup

Diskursus moderasi beragama di Indonesia kerap dijabarkan dalam tiga pilar, antara lain: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.[23] Berikut pemaparannya.

Pilar pertama, moderasi pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi perbuatan dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Implementasi moderasi beragama[24] dapat dilihat dalam aspek-aspek yang saling terkait tersebut. Dalam hal ini, komitmen bernegara bisa diletakkan sebagai kekuatan daya tahan yang bisa menjadi menjadi penawar dari resiko intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, maka dia akan cenderung mampu untuk menahan pengaruh intoleransi dan radikalisme. Sebaliknya, orang yang komitmen bernegaranya rendah akan rentan dari pengaruh intoleransi dan radikalisme.

Pentingnya memperkuat komitmen moderasi beragama dengan memperkuat konsensus kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Moderasi beragama harus memiliki misi untuk menyamakan persepsi umat beragama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen menjaga Indonesia, seperti halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud dari pengamalan ajaran agama.

Upaya ini tidak mudah, karena terlebih dahulu perlu ada kesepakatan dan penerimaan bersama atas ide moderasi beragama, khususnya dari otoritas negara, dan kemudian masyarakat. Itu mengapa strategi penguatan yang pertama, yakni sosialisasi dan diseminasi konsep moderasi beragama, seperti dijelaskan di atas, menjadi sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, agar semua pihak terkait dapat memahami urgensi dan signifikansinya.

Penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan secara personal oleh individu, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan terencana secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Kebijakan moderasi beragama yang akan dilakukan pemerintahsetidaknyaharus terimplementasi pada tiga persoalan ini. Jika melakukan moderasi, tetapi tidak ada dampak terhadap komitmen bernegara, penguatan toleransi, dan anti-radikalisme, maka akan dengan mudah dikatakan moderasi yang dilakukan telah gagal.

 

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hadisanjaya. “Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia”, dalam Literasi Moderasi Beragama di Indonesia. Bengkulu: Zigie Utama, 2020, hlm. 96-98.

Husaini, Adian. Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019.

-------. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kosim, Maimun Mohammad. Moderasi Islam di Indonesia. Yogyakarta: LkiS, 2019.

Marzuki dan Setiawan, Benni. Kontra Narasi Radikalisme: Membangun Keberagaman Inklusif di Indonesia. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.

Nasution, Aisyahnur. “Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital”, dalam Literasi Moderasi Beragama di Indonesia. Bengkulu: Zigie Utama, 2020, hlm. 21-22.


Sumber gambar:

https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2020/03/bc5deb213bc8ca8aeb56b7d79f6fbcf0.jpg


[1] Adian Husaini, Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 33.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019), hlm. 2-3.

[3] Aisyahnur Nasution, “Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital”, dalam Literasi Moderasi Beragama di Indonesia (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), hlm. 21-22.

[4] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 964.

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 6.

[6] Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 16.

[7] Kementerian Agama RI, Moderasi ..., hlm. 24-27.

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 10-11.

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 11-12.

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 12-13.

[11] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 13.

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 14.

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 14-16.

[14] Maimun Mohammad Kosim, Moderasi Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2019), hlm. 40-41.

[15] Maimun Mohammad Kosim, Moderasi ..., hlm. 41.

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 17-18.

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 18-19.

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 19-21.

[19] Marzuki dan Benni Setiawan, Kontra Narasi Radikalisme: Membangun Keberagaman Inklusif di Indonesia (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), hlm. 14-15.

[20] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 21-23.

[21] Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi ..., hlm. 24-26.

[22] Hadisanjaya, “Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia”, dalam Literasi ..., hlm. 96-97.

[23] Kementerian Agama RI, Moderasi ..., hlm. 27-28.

[24] Hadisanjaya, “Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia”, dalam Literasi ..., hlm. 97-98.




Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul