Menyiapkan Peta Jalan Pulang

Picture by F Daus AR

Ditulis Oleh : F Daus AR - 13 Juli 2020

Prolog

 

Saya, dan, mungkin juga Anda, sudah pernah mendengar kisah tentang orang tua di desa yang banting tulang demi menjaga dan memberi jaminan agar bekal biaya anaknya yang bersekolah di kota terpenuhi. Kita tahu, profesi di desa bagi orang tua adalah mayoritas petani. Dari relasi itu kita menemukan anomali kalau si orang tua berbuat demikian karena tidak ingin anaknya mengulang takdir hidup yang dijalani: menjadi petani.

 

Cara pandang demikian sungguh paradoks. Sebab bagaimana mungkin si orang tua bekerja sebagai petani untuk membiayai sekolah si anak dan mengharap si anak mendapat kesempatan mengampu hidup dengan profesi yang layak. Apakah profesi petani bukan hal yang layak?

 

Di kesempatan yang lain, kita mugkin juga sering mendengar pengakuan mahasiswa dengan sikap optimis bergiat belajar menyelesaikan kuliah supaya dirinya tidak mengulangi takdir hidup orangtuanya di desa yang menghabiskan waktu bertani.

 

Kisah tentang orang tua yang mengibahkan hidupnya melakoni semesta pertanian sebagai jaminan menjaga nyala keluarga hingga menyekolahkan anaknya hingga lulus dari universitas tidaklah sedikit. Ada begitu banyak kisah serupa sebagaimana pula sikap anak yang menolak takdir mengulangi jalan hidup orang tua.

 

Mari menengok apa sesungguhnya yang terjadi sehingga dunia pertanian tidak dilirik sebagai peta jalan pulang membangun jalan hidup. Di awal medio 90-an saya masih menyaksikan ibu, kakak perempuan, dan kaum perempuan di kampung saya, Desa Kabba, Kecamatan Minasatane Kabupaten Pangakajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan terlibat dalam proses pertanian di sawah. Puncaknya, kaum perempuan mengambil peran begitu banyak ketika panen tiba.

 

Pengalaman serupa, tentu saja dilakoni para petani di wilayah lain di Sulawesi Selatan atau di provinsi lain yang menjadikan beras sebagai menu utama pangan. Praktik pertanian seperti itu terlihat lekat dan menggembirakan. Sistem gotong royong merupakan bagian integral dalam sistem pertanian komunal.

 

Mendengar kisah petani di periode itu, kini serupa dongeng, pertanian yang mengandalkan pengetahuan kearifan budaya semacam itu perlahan hilang dan tergantikan model yang bertumpu kepemilikan mesin produksi yang perlahan membuat gap di antara para petani. Petani yang masih memakai kerbau, sapi, atau kuda untuk menggarap sawah tertinggal oleh petani yang memakai mesin traktor atau yang menyewa mesin pembajak itu.

 

Selintas tidak ada yang keliru, semua berjalan sebagaimana biasanya. Petani menyimpan angan memiliki traktor agar bisa berlomba dengan petani lain menyelesaikan proses tanam lebih cepat. Di banyak pengalaman para petani di fase itu, perubahan mengolah tanah berjalan seiringan penggunaan pupuk pestisida dan seragamnya bibit padi yang ditanam.

 

Model pertanian seperti itu bukanlah hasil pengembangan pengetahuan petani melainkan kebijakan pemerintah di era Orde Baru yang mengimpikan swasembada beras. Memang, capaian itu mampu diraih, tetapi sekaligus meninggalkan efek ketergantungan petani pada pupuk yang kemudian memaksa petani berutang dan terbelit dalam liliput lingkaran produksi.

 

Dalam kajian model pembangunan, sistem itu dikenal sebagai Revolusi Hijau, sebuah model pengembangan produksi yang berinduk dari konsep develomentalism dan menjadi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Harry S Truman. Selanjutnya, dalam skop lebih spesifik, pertanian merupakan medan dari pembumian ide tersebut.

 

Mansour Fakih (2002) mengingatkan kalau Revolusi Hijau lebih dari model, di dalamnya juga terkandung kontrol dan strategi perubahan sosial melawan tradisionalisme. Dalam praktiknya memang seperti itu, kita bisa melihat perubahan mulai dari model, alat, hingga proses distribusi hasil pertanian.

 

Selanjutnya babak baru dalam dunia pertanian perlahan mengalami beragam tantangan dan rintangan. “Kita ini bertani hanya untuk menutupi lubang, harga gabah turun tiap kali panen.” Keluhan seperti itu kerap diulang petani di desa saya. Sebelum panen, petani sudah mengggali lubang (utang) dengan mengambil jatah pupuk yang kemudian dibayar usai panen. Hal ini sudah berlangsung sejak lama, seingat saya ketika masih SMP lingkatan seperti ini sudah terjadi hingga sekarang.

 

Kesaksian ini bisa saja kasuistik, namun, di banyak kajian atas Revolusi Hijau menemukan dampak serupa. Dalam buku Melawan Ketergantungan: Kebijakan Pangan dan Pengalaman Pengorganisasian Tiga Desa (Karno Batiran, dkk: SRP Payo-Payo, LPTP, Insist Press, 2011) menunjukkan bagaimana desa diserang hama berupa kebijakan model pertanian.

 

Menurut saya, lanskap perubahan tata kelola pertanian inilah yang mengubah cara pandang masyarakat sehingga jalan pertanian dianggap bukan jaminan masa depan. Seiring waktu praktik komunal pertanian berubah dengan kepemilikan mesin yang membangun gap antar petani.

 

Jalan Pulang

 

Mengajukan kritik atas perubahan tata kelola pertanian perlu dibahas agar menjadi bahan evaluasi menengok di mana letak masalahnya. Metode pembacaan ini menjadi peta guna memeriksa dan mengoreksi kekeliruan di masa lalu.

 

Di akhir medio 90-an saya menyaksikan pemuda di desa memilih angkat kaki menuju tanah rantau. Mereka yang menemukan wahana penghidupan yang lebih baik akan bertahan dan memilih menetap membangun keluarga di rantau. Sebaliknya, mereka yang mengulang jalan hidup serupa di desa mau tidak memilih pulang dan kembali menggarap sawah. Pilihan yang ruwet tetapi tidak ada pilihan. Pertanian selalu setia dan menjadi lapangan pekerjaan yang terbuka meski yang dijumpai hanya perputaran di tempat. Dengan kata lain, melakoni hidup sebagai petani hanya untuk bertahan hidup di fase yang berulang. Orang-orang di desa sering bilang kalau tidak ada peningkatan kalau hanya menggarap sawah.

 

Kegelisahan seperti itulah  yang terus menghantui. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar bisa meninggalkan pertanian. Nurhady Sirimorok dalam esainya, Tiga Cara Mengajak Anak Muda Menjadi Petani di geotimes.co.id (17 Juli 2018) menegaskan pentingnya prospek cerah sektor pertanian, situasi yang memastikan, dan keterampilan bertani. “Ketika sektor pertanian melemah di satu kawasan, wajar bila orang muda di sana memilih pergi atau mencari pekerjaan lain,” tulisnya.

 

Gagasan utama yang hendak dibangun Nurhady Sirimorok sesungguhnya membuka kembali peta untuk berjalan pulang menengok halaman rumah kita di desa sebagai ruang berkebudayaan membangun sektor pertanian. Cara membangunnya kembali tentu saja dengan adanya harapan bahwa proses kerja petani mendapat jaminan dalam ekosistem yang dalam hal ini berkaitan erat dengan model kebijakan dari pemerintah agar tidak mengulang kebijakan keliru di masa lalu.

 

Pertanian New Normal

 

Sebelum konsep New Normal diwacanakan oleh pemerintah di masa pandemi Covid 19, sesungguhnya praktik pertanian model baru telah dilakukan oleh para pelaku dan praktik pertanian dengan menggunakan medium air (tanpa tanah). Hal ini dipicu dan respons atas menyempitnya ruang, khususnya di wilayah urban. Dari para perancang pertanian baru ini kemudian kita mengenal konsep hidroponik.

 

Namun, jika menilik sejarahnya, konsep pertanian hidroponik dan turunannya kemudian sesungguhnya sudah berlangsung lama. Konsepya sudah ditulis dalam buku Sylva Sylvarum oleh Francis Bacon (1627) dan terus mengalami pengembangan hingga sekarang. 

 

Tetapi, ketika membincang ulang tentang pertanian, saya kira, konteksnya bukan mengadu keunggulan model hidroponik atau bukan, itu soal lain dan lebih pada akses bagi si petani. Mengevaluasi ekosistem pertanian di masa New Normal ini pertama perlu melihat situasi masalah yang sebenarnya tidak berubah. Mulai dari proses produksi hingga distirbusi.

 

Dampak pandemi Covid 19 perlahan meruntuhkan tatanan ekonomi hampir di segala bidang dan petani ada dalam dampak itu. Kedua, stimulus kebijakan subsidi harus dipastikan berpihak pada petani dan bukan pada tengkulak yang seenak perut mengutak-atik harga. Sebenarnya ini miris sebab kebutuhan pangan kita masih mengandalkan impor untuk menutupi kebutuhan pangan nasional.

 

Pernyataan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang dilansir di sejumlah media pada Mei tahun ini, salah satu hasil pertanian yakni, bawang putih masih perlu didukung pasokan dari luar (impor) untuk menjaga kestabilan. Sejumlah komoditas masih harus impor untuk menghindari langkanya kebutuhan pokok. "Yakni untuk bawang putih rencana impor 196.549 ton, daging kerbau sebanyak 109.253 ton serta gula pasir sebanyak 672.600 ton," sebut Syahrul (cnbcindonesia.com: 16/4/2020).

 

Di masa pandemi ini menjadi momentum bersama mengkreasikan kembali metode dan kebijakan. Hal mendasar yang terus berulang dalam ekosistem pertanian mengenai land reform atau reforma agraria yang tidak memihak petani. Kepemilikan lahan pertanian dan hasil produksi mengalami probabilitas yang tidak menentu. Gunawan Wiradi, penggiat isu reforma agraria sejak lama mengusulkan perombakan ulang atas agraria ini karena tidak memihak petani. Lahan yang ada juga rentang dicaplok untuk kepentingan korporasi dan negara.

 

Pertanian New Normal di sini, saya menitikberatkan pada akses dasar petani, yaitu kepemilikan lahan agar menjadi satu penuntun jalan pulang menggarap tanah. Hal lain yang membuat petani beranjak dari desa selain hasil produksi yang tidak bisa diandalkan untuk pemenuhan ekonomi adalah, menyangkut lahan yang bukan milik mereka. Sebagian besar petani hanyalah petani penggarap lahan orang. Saya pikir, ganjalan inilah yang perlu dibereskan agar sektor pertanian tetap menjadi tumpuan untuk masa depan.


John Doe
F Daus Ar
Mengelola penerbitan indie, Rumah Saraung di Pangkep. Sulawesi Selatan

Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul