HAK ASASI MANUSIA

Human Rights

Ditulis Oleh : Silferius Hulu - 24 September 2020

1.   Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang disingkat dengan DUHAM, hak asasi manusia adalah sejumlah hak dasar alamiah yang dimiliki manusia sebagai individu yang bebas. Hak alamiah tersebut melekat pada setiap manusia terlepas dari adat-istiadat dan segala aturan yang mengikatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia.[1]

2.   Kelahiran dan Sejarah Konsep tentang Hak Asasi Manusia

2.1 Asal-usul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosiologi

Secara sosiologis, perumusan HAM merupakan hasil dinamika kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Awalnya masyarakat mendirikan negara dengan maksud agar negara menjamin kesejahteraan dan keadilan mereka. Namun faktanya tujuan itu kerap tidak tercapai. Negara sebagai institusi yang diharapkan menjadi penyelenggara kesejahteraan kepada rakyat, berubah menjadi penghambat kesejahteraan. Bahkan penguasa negara kerap bertindak otoriter. Jenuh akan situasi itu, melalui berbagai gerakan, rakyat pun berusaha untuk mengembalikan negara pada fungsi aslinya. Beberapa gerakan sosial-politik yang menonjol adalah sebagai berikut; revolusi Inggris yang menghasilkan Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act  (1679) dan Bill of Right (1689), revolusi Perancis tahun 1789 yang kemudian menghasilkan deklarasi warga Negara (Decleration of the Rights of Man and Citizen) dan deklarasi kemerdekaan Amerika (1776).[2]

2.2 Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kebudayaan Yunani Kuno

Akar konsep tentang HAM sesungguhnya telah ada dalam kebudayaan Yunani Kuno. Salah satu pemikiran yang menonjol ialah pendapat Aristoteles (384-322 SM) tentang hukum kodrat. Menurut Aristoteles, dalam diri manusia terdapat hukum kodrat yang membuat pribadi manusia mendapat tempat dalam dirinya sendiri.[3] Berkat kodrat yang dimilikinya itu, manusia menjadi mampu untuk menentukan dirinya sendiri. Paham Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh St. Thomas Aquinas pada abad pertengahan dan menjadi dasar bagi konsep HAM modern.


2.3 Sejarah Kelahiran Konsep Hak Asasi Manusia pada Zaman Modern

Konsep modern tentang HAM sudah mulai dirumuskan sejak tahun 1215 dalam Piagam Magna Carta Liberatum.[4] Piagam tersebut merupakan suatu Piagam Agung yang lahir karena perjuangan para bangsawan Inggris untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dicampakkan oleh kecongkakan kekuasaan Raja Jhon yang berkuasa pada waktu itu. Dalam piagam tersebut, mereka merumuskan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter.[5]

Pada awal abad XVII gerakan perjuangan penegakan HAM merembes ke Inggris yang dikenal dengan Revolusi Inggris. Gerakan ini dimotori oleh pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengatakan bahwa hidup adalah milik pribadi yang harus dipertahankan oleh setiap orang dengan segenap tenaganya. Para tokoh gerakan ini kemudian menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi untuk hidup, bertindak dengan bebas dan menguasai serta menggunakan harta pribadi.[6] Pergolakan ini mencapai puncaknya pada saat raja Charles I berupaya menarik pajak dari masyarakat guna melawan pemberontakan Skotlandia. Upaya ini kemudian ditolak parlemen yang berujung pada gerakan perlawanan yang dimotori oleh Oliver Crowell (1599-1658) hingga mengantarkan Raja Charles I ke tangan algojo. Setelah Charles I wafat, para tokoh Revolusi Inggris menegaskan bahwa Negara bertugas menjamin hak-hak asasi dan bukan malah merampasnya. Revolusi ini kemudian menghasilkan Habeas Corpus Act yang menjamin perbaikan atas pelanggaran kebebasan personal oleh Negara.

Sementara itu, pada abad XVIII di Perancis, muncul gerakan-gerakan sosial-politik yang berhasil menumbangkan kekuasaan para raja dan kaum feodal. Gerakan tersebut diawali dengan penyerangan dan pengambilalihan benteng Bastille pada tahun 1789 yang dipimpin oleh Robespierre. Takluknya Bastille ini menandai berakhirnya pemerintahan monarki absolut Raja Louis XVI. Gerakan ini akhirnya melahirkan Decleration of the Rights of Man and Citizen (1789) atau dikenal dengan Deklarasi Perancis.

Dalam kurun waktu yang bersamaan, di Amerika Utara muncul gerakan-gerakan sosial-politik yang memungkinkan koloni-koloni melepaskan diri dari kekuasaan negara-negara kolonialis Eropa Barat, dan mengatur masyarakatnya berdasarkan asas-asas demokrasi. Gerakan sosial-politik ini kemudian menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (Declaration of Indepenence) tahun 1776, yang dirumuskan oleh Thomas Jefferson.

Akhirnya, pada abad XX, terutama menjelang perang Dunia II, pembunuhan dan penyiksaan jutaan orang Yahudi oleh pemerintahan Hitler di Jerman mendorong masyarakat internasional untuk membela hak asasi bagi semua warga negara secara lebih tegas. Sebagai hasilnya pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).[7]


3.   Aspek-aspek yang Dipermasalahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Decleration of Human Rights) tahun 1948

Secara umum cakupan hak asasi manusia yang dipermasalahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dapat digolongkan ke dalam tujuh bagian besar yakni sebagai berikut:[8]


3.1 Hak untuk Hidup

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memandang hak untuk hidup sebagai hak yang paling mendasar dalam diri setiap manusia, sebab merupakan anugerah langsung dari Allah. Anugerah itu diberikan secara cuma-cuma tanpa memandang konstribusi dari pihak manusia. Karenanya, masing-masing orang berdaulat atas hidupannya tanpa gangguan dan ancaman dari pihak atau instansi lain. Namun demikian, faktanya sangat banyak orang yang terancam untuk hidup. Karena itu dengan tegas DUHAM khususnya pasal 3 menyuarakan, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.”

3.2   Hak untuk Menentukan Diri Sendiri

Bertolak dari pemahaman bahwa hidup manusia merupakan anugerah dari Allah, maka, menurut DUHAM, setiap orang berhak untuk menentukan hidupnya secara bebas sebagaimana yang tertera pada pasal 3. Sebagai konsekuensinya, segala bentuk perbudakan dan pengekangan terhadap kebebasan manusia harus dihapuskan. Hal itu dengan tegas dirumuskan dalam pasal 4, “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.”

3.3   Hak untuk Keamanan dan Perlakuan yang Sama Di hadapan Hukum

Jaminan keamanan merupakan dambaan setiap orang, sebab merupakan syarat utama dalam pemenuhan hak-hak manusia. Tanpa jaminan keamanan, maka kebebasan untuk menjalankan hak-hak yang lain akan terganggu dan bahkan terhambat. Sadar akan hal itu dan didorong oleh kenyataan banyaknya orang yang hidup di bawah ancaman keresahan dan intimidasi dari pemerintah yang otoriter, DUHAM pasal 3 menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas jaminan keamanan dan karenanya segala hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pribadi maupun umum dilarang.

Sehubungan dengan itu, para penggagas DUHAM juga berupaya memerjuangkan persamaan hak setiap orang di hadapan hukum. Menurut mereka, hukum tidak boleh berat sebelah sebagaimana yang mereka rumuskan dalam DUHAM pasal 10, “Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum, dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan terhadapnya.”

3.4   Hak untuk Menikah dan Membina Keluarga

Berdasarkan kodratnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan dewasa, manusia berhak untuk saling berbagi kasih secara eksklusif dengan pasangannya dalam pernikahan. Hak ini diperoleh setiap orang tanpa memandang perbedaan dan latar belakang di antara kedua pasangan. Karena itu tidak seorang pun berhak melarang orang lain untuk menikah dan membina keluarga. Lebih lanjut, kedua pasangan juga mempunyai hak yang sama dalam perkawinan. Artinya, tidak ada pihak yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Seruan itu muncul dari praktek perkawinan berdasarkan status sosial dan praktek poligami yang ada di dalam masyarakat. Ide tersebut kemudian dengan sangat baik dituangkan dalam DUHAM pasal 16, “Orang-orang dewasa laki-laki maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian.” Dengan demikian perkawinan dimaksudkan untuk kebahagiaan kedua belah pihak.

3.5 Hak-hak Sipil dan Politik

Kesadaran akan hak-hak sipil dan politik, lahir dari beberapa peristiwa besar yang terjadi di Eropa dan Amerika pasca abad pertengahan. Berbagai peristiwa tersebut antara lain: reformasi yang dimotori oleh Martin Luther, Revolusi Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Seiring perjalanan waktu hak-hak sipil dan politik itu kemudian termuat dalam DUHAM pasal 20 dan 21. Dalam pasal 20 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul dan berasosiasi, namun demikian tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu asosiasi. Sementara itu dalam pasal 21 diketengahkan bahwa setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Sebaliknya, setiap orang berhak atas akses dan pelayanan yang sama dari pemerintah negaranya.


3.6   Hak atas Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama

DUHAM sangat menekankan pentingnya kebebasan dalam beragama. Dalam pasal 18 dengan tegas dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan, serta kebebasan, secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dan secara terbuka atau pribadi untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadat dan ketaatan.

3.7 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kesadaran dan pengakuan akan hak ekonomi, sosial, dan budaya lahir dari situasi dan pergolakan yang hampir sama dengan hak sipil dan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya hak ekonomi, sosial, dan budaya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx tentang kerja sebagai aktualisasi diri. Para tokoh DUHAM kemudian merumuskan ketiga hak tersebut dalam pasal 17, 22, 23, dan 24.

Dalam pasal 17 diungkapkan bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang-orang lain. Sehubungan dengan itu, tak seorang pun boleh dirampas kekayaannya secara sewenang-wenang. Pada pasal 22 disuarkan bahwa sebagai anggota masyarakat, setiap orang berhak atas jaminan sosial baik melalui upaya nasional maupun kerja sama internasional. Sementara dalam pasal 23 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan upah yang layak. Lebih lanjut dalam pasal 24 ditegaskan bahwa setiap orang juga berhak atas pembatasan jam kerja yang wajar, serta liburan yang disertai dengan upah.


4.   Tuntutan Martabat Manusia sebagai Dasar Hak Asasi Manusia

4.1 HAM Bersifat Universal

HAM mendapat pendasaran dari martabat manusia. Martabat manusia sebagai dasar HAM memiliki tuntutan tersendiri yakni bahwa HAM itu bersifat universal. Keuniversalan itu terjadi sebab HAM melekat pada kodrat manusia yang mempunyai martabat yang sama satu dengan yang lainnya.

4.2 Hak Asasi Manusia Tidak Bisa Diganggu-gugat

Hak-hak dasar setiap orang sebagai manusia wajib dihormati, sebab hak tersebut merupakan hal yang paling dasar yang diterima manusia dari Allah sendiri.[9] HAM merupakan hak manusia yang paling dasar yang dibawa sejak lahir, maka tidak bisa boleh dicabut dari dalam diri manusia. Jika hak itu dicabut dari dalam diri seseorang, maka ia tidak bisa hidup sebagai manusia. Hal itu juga sangat dipengaruhi oleh pribadi manusia sebagai mahluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah yang juga tidak dapat diganggu-gugat.

4.3 Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat terhadap HAM

Salah satu alasan mengapa HAM perlu diakui, dihormat, dan dideklarasikan oleh masyarakat, negara dan masyarakat internasional ialah karena pengakuan dan pendeklarasian itu merupakan tuntutan kodrat manusia dan bukan ciptaan HAM. Martabat manusia sendiri menuntut masyarakat dan negara untuk menghormati HAM.[10] Karenanya, penghormatan dan pendeklarasian HAM oleh masyarakat dan negara itu berarti juga mengakui keutuhan manusia itu sendiri. Sehubungan dengan itu pengakuan dan penghormatan ini tidak hanya sebatas teori belaka, tetapi harus nyata dalam praksis, yakni menindak para pelanggar HAM.

4.4 Manusia Adalah Makhluk Sosial

Manusia dari kodratnya adalah makhluk sosial, sebab sejak semula manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan dan memiliki martabat yang sama.[11] Sebagai makhluk sosial, manusia saling berhubungan dan bersatu dalam masyarakat. Agar hubungan itu terjalin dengan baik dan benar sesuai dengan martabat manusia, maka dituntut terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara merata tanpa pendiskirminasian. Apabila hak-hak dasar itu dapat direalisasikan dalam hidup bersama dalam masyarakat, manusia akan semakin bermartabat dan mencapai keutuhannya sebagai manusia.


Penulis: Silferius Hulu, S. Fil.

Sedang menempuh Program Studi Pascasarjana di STFT St. Yohanes Sinaksak-Pematangsiantar.

Calon Imam Biarawan dari Ordo Saudara Dina Kapusin (OFMCap).



Daftar Pustaka


Brownlie, Ian (ed.). Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia. Jakarta: UI Press, 1993.

Hakim, Abdul Garuda Nusantara. “Konsep Dasar Hak Asasi Manusia”, dalam Vox, 41/2. Ende-Flores: Arnoldus, 1997.

Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian. Hak Asasi Manusia dan Gereja. Jakarta: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KWI-Obor, 1994.

Saraswati, LG., et al. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus. Jakarta: UI Press, 2006.

Gunawan, A. Setiardja. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Gadjah Mada-University Press, 1990.

Purwa Hardiyono, Al.. 7 Masalah Sosial Aktual. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Chang, Wiliam. Pengantar Teologi Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Katekismus Gereja Katolik. Diterjemahkan oleh Herman Embuiru. Ende: Arnoldus, 1995.


[1] Ian Brownlie (ed.), Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 28-32: bdk. Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Konsep Dasar Hak Asasi Manusia”, dalam Vox, 41/2 (Ende-Flores: Arnoldus, 1997), hlm. 29.

[2] Abdul Hakim Garuda Nusantara, “ Konsep Dasar …, hlm. 21.

[3] Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Gereja (Jakarta: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KWI-Obor, 1994), hlm. 31.

[4] LG. Saraswati, et al., Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 3.

[5] A. Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila (Yogyakarta: Gadjah Mada-University Press, 1990), hlm. 77.

[6] Al. Purwa Hardiyono, 7 Masalah Sosial Aktual (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 10.

[7] Al. Purwa Hardiyono, 7 Masalah Sosial …, hlm. 11.

[8] Ian Brownlie (ed), Dokumen…, hlm. 28-32.

[9] Wiliam Chang, Pengantar Teologi Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 131.

[10] Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, Hak Asasi …, hlm. 86.

[11] Katekismus Gereja Katolik, Artikel 6, diterjemahkan oleh Herman Embuiru (Ende: Arnoldus, 1998), hlm. 97.




Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul