Dana Desa Dan Dewan Buku

Picture by Muhammad Ridwan

Ditulis Oleh : Muhammad Ridwan - 09 Januari 2020


Sambil menunggu giliran kami tampil sebagai pembicara di Jambore Mojok (dot co), 26 Agustus 2017 lalu, bersama kak Nirwan Arsuka (penggagas Pustaka Bergerak) dan mas Puthut EA (Kepala Suku Mojok), kami membincang tentang potensi menggunakan Dana Desa dalam mendorong gerakan literasi. Dalam ngobrol ringan itu saya mengusulkan beberapa hal.

Memang ada bagian di Dana Desa yang harus digunakan untuk kegiatan literasi. Tapi anggapan selama ini, kegiatan literasi itu hanya berupa pembelian atau pengadaan buku. Ya, itu tak apa-apa tapi alangkah baiknya jika dari dana tersebut ada juga yang dipakai untuk menerbitkan buku. Yang mana buku-buku ditulis oleh orang desa sendiri. Kalau beli buku saja, itu uang hampir semuanya “lari keluar”, tak ada yang tertinggal di desa.

Orang desa tidak selalu identik dengan orang kampung yang “tidak terdidik”, yang “tak bisa” menulis buku. Persepsi itu harus diubah. Saya sangat suka apa yang pernah disampaikan Muhidin M. Dahlan di Perpustakaan Rakyat Sepekan IV Pambusuang Maret 2017 lalu, bahwa desa atau kampung yang ada penulisnya berpotensi memproduksi ilmu pengetahuan. Nah inilah saatnya! Di mana intelektual di desa diberi kesempatan untuk menghasilkan karya tulis (buku). Setidaknya Dana Desa itu tetap ada yang tertinggal di desa, yang penting dalam perputaran uang/ekonomi setempat.

Menghindari prilaku korup dan agar buku yang diterbitkan itu berkualitas, perlu ada semacam Dewan Buku atau Dewan Literasi yang tugasnya mengkurasi buku, menfasilitasi proses pengeditan, dan menjadi wakil para penulis atau calon penulis. Selama ini yang terjadi, misalnya yang terjadi di daerah kita Sulawesi Barat baik skala provinsi maupun kabupaten, buku-buku yang diterbitkan sebagian berdasar pada kedekatan personal antara pihak dinas (yang mengelola anggaran) dengan penulis. Bukan hanya itu, juga ada indikasi sejauh mana penulis bisa “rela” memberi persen ke pengurus anggaran. Kasarnya, buku digelembungkan harganya agar bisa dapat untung banyak. Buku yang harga produksinya tidak sampai Rp 30.000 diminta dinaikkan harganya sampai Rp 100.000. Kan gila!

Buku-buku lokal banyak yang asal terbit. Maksudnya, memang dari segi ilmu pengetahuan isi buku oke, tapi karena ditulis seadanya, jadinya dari segi kualitas tidak menarik. Pakai teknik cetak fotokopian pinggir jalan, sampul ala kadarnya, isi banyak salah tulis, dan kadang mengabaikan kaidah ilmiah. Seperti tak ada daftar pustaka dan plagiat. Cara itu ditempuh karena mengutamakan dapat untung. Jadi asal terbit saja. Pun ada yang berdalih, “Mau bagaimana lagi, kita mau terbitkan bagus tapi karena anggarannya disunat, jadi dibuat begitu juga”. Disinilah peran Dewan Buku, bisa jadi pengawas juga.

Anggota Dewan buku haruslah individu yang sudah tercerahkan oleh buku. Yakni mereka yang sudah terliteret alias membaca/suka buku dan tahu sedikit banyak tentang dunia kepenulisan. Adapun hal-hal teknis, misalnya untuk menyunting, itu bisa didelegasikan atau menunjuk orang lain (atas dasar rekomendasi anggota Dewan Buku). Mereka juga harus seorang cendekia dan tak memiliki konflik kepentingan, misalnya bukan anggota partai politik. Anggota Dewan buku juga dari segi etika tidak boleh mengajukan diri sebagai penulis yang bukunya akan didanai menggunakan dana pemerintah (APBD atau Dana Desa). Dan jangan sampai, misalnya, si anggota Dewan Buku itu menjadi penulis hantu alias menggunakan nama orang lain sebagai penulis tapi dia yang nulis. Belakangan hasil keuntungan dibagi dua.

Idealnya juga jangan: karena dia aparat sipil negera (eksekutif) atau anggota dewan (legislatif), mengusulkan di anggaran untuk menerbitkan buku yang dia tulis sendiri. Tapi kalau yang bersangkutan tetap ingin melahirkan buku, ya mungkin pakai dana sendiri saja. Memang tidak melanggar hukum, tapi dari segi etika kurang elok.

Dewan Buku juga bisa berperan mewakili penulis, misalnya membuat nota kesepahaman. Saat berdiskusi dengan kak Nirwan dan mas Puthut saya menyampaikan ada semacam sayembara yang dikeluarkan oleh pihak desa. Misalnya, “Desa menyiapkan dana desa sekian puluh juta. Bila ada yang bisa menulis tentang sejarah kampung atau sejarah desa, kita akan terbitkan, dikasih royalti.” Atau kalau ada naskah yang berkaitan dengan desa, itu bisa juga. Bukan hanya buku teks, gambar atau fotografi pun bisa. Sejauh itu menyangkut tentang desa sah-sah saja. Sebab ada jaminan untuk dibeli. Jadi tidak diberi alasan palsu atau PHP.

Desa adalah skala kecil. Bila menggunakan APBD juga demikian. Jadi Dewan Buku itu baiknya berlevel provinsi, minimal kabupaten. Tergantung SDM setempat, apakah bisa membentuk Dewan Buku selevel desa, kabupaten atau provinsi. Bila desa tak bisa membentuk Dewan Buku padahal banyak yang bisa jadi penulis di desa itu, bisa bekerjasama dengan Dewan Buku kabupaten atau provinsi.

Bila dibiarkan saja penulis yang bergerak, selain kadang memaksa mereka terlibat dalam prilaku korup, juga bisa menghindarkan penulis bersikap melacurkan diri. Misalnya mengajukan proposal menulis ke dinas atau desa. Itu kurang elok dilihat. Ada juga kasus para penulis mengambil jarak dengan pihak desa atau pemerintah setempat, ada yang disebabkan alasan politis. Baik berbeda pilihan patron maupun perbedaan ideologi. Dengan adanya Dewan Buku, sikap indipenden penulis bisa tetap terjaga.

Dewan Buku juga bisa menfasilitasi jika ada naskah-naskah lokal yang berpotensi diterbitkan oleh penerbit komersil. Bisa saja ada naskah yang tidak ada lokalitasnya di situ (layak diterbitkan desa), tapi bagus untuk pasaran nasional. Di sini Dewan Buku menjembatani antara penulis lokal dengan penerbit nasional.

Buku-buku yang diterbitkan oleh desa harus dibuat sebagus mungkin. Ceritanya dicetak di Jawa. Proses pembedahan dan promosi buku dibuat maksimal. Hasil terbitan, selain dibagi ke sekolah-sekolah di desa bersangkutan, bisa juga di desa lain di kabupaten atau provinsi yang sama. Baiknya, perpustakaan-perpustakaan terkemuka dikirimi buku terbitan desa. Mengapa tidak?

Juga tak salah, bila ada sebagian buku yang dikomersilkan. Tapi pemasarannya oleh Usaha Desa. Nanti penulis bisa dapat royalti. Artinya, ada pendapatan desa, warga desa pun (yang menulis buku) bisa sejahtera.

Yang tidak boleh adalah, misalnya penulis si B dikasih anggaran untuk menerbitkan 1.000 bukunya. Lalu 1.000 buku itu dikasih ke desa. Jangan terjadi, 800 buku dikasih ke desa atau dinas, lalu 200 dijual. Sejatinya buku tidak boleh dijual sebab sudah dibeli atau didanai oleh Dana Desa (atau APBD). Lain ceritanya, selain dicetak 1.000 ada tambahan 500 eksemplar yang didanai sendiri oleh si penulis. Ini saya tuliskan sebab sepertinya ada indikasi di daerah kita, bukunya terbit atas dana proyek (untuk itu tak boleh diperjualbelikan) tapi realitas di lapangan banyak dari buku-buku itu diperjualbelikan.

Mungkin juga terjadi, intelektual yang dulunya lahir di desa A, dia balik ke kampungnya atau menulis tentang kampungnya yang penerbitannya didanai oleh Dana Desa. Agar penulis lokal atau setempat terwakili, perlu ada syarat-syarat, misalnya si penulis harus berasal dari desa tersebut, menulis tentang desa tersebut, dan syarat-syarat lain. Genre atau gaya tulisan sih bebas. Bisa budaya, sejarah, lingkungan, sastra, komik, dan lain-lain. Di sini tugas Dewan Buku untuk menyeleksi.

Kesimpulannya, bila buku banyak terbit dari desa, produksi ilmu pengetahuan akan terjadi secara massif di negeri ini. Semoga!



John Doe
Muhammad Ridwan
Father, author, journalist, traveller, librarian, photograph, pirate

Komentar

Belum ada yang berkomentar

Silahkan login dahulu untuk berkomentar

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul